08 December 2007

[media-sumut] Sidang Paripurna DPD-RI Setujui Pembentukan Propinsi Tapanuli

Sidang Paripurna DPD-RI Setujui Pembentukan
Propinsi Tapanuli

Jakarta (SIB)
Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI),
Kamis (6/12) secara bulat menyetujui pembentukan Propinsi Tapanuli. Di
samping itu, DPD juga menyetujui usul pemekaran 7 kabupaten.
Sidang yang dipimpin oleh ketua DPD Ginanjar Kartasasmita diawali pembacaan
laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad-Hock (PAH) I yang
dibacakan Ir Marhany VP Pua. Dalam laporan itu diputuskan satu propinsi
yakni Tapanuli dan tujuh kabupaten disepakati dibawa ke sidang paripurna
untuk diputuskan.
Ketujuh kabupaten yang disetujui untuk dimekarkan adalah Buru Selatan dan
Maluku Tenggara Barat di Propinsi Maluku, Panukal Abab Pematang Ilir dan
Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan, Pringsewu dan Pesisir Barat
di Propinsi Lampung, sera Banggai Laut di Sulawesi Tengah.
Sedangkan usul pemekaran Propinsi Sulawesi Timur yang akan dimekarkan dari
Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara pembahasannya ditunda. Selain
persyaratan yang kurang dan administratif yang kurang lengkap, juga
disebabkan adanya penolakan dari warga dan kelompok masyarakat.
Terkait usul Pembentukan Propinsi Tapanuli, PAH 1 menyimpulkan calon
Propinsi Tapanuli layak dibentuk menjadi daerah otonom baru sebagai
pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara dengan ibukota terletak di
Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana kesepakatan dari 7
daerah se-calon Propinsi Tapanuli.
'Sehubungan hal tersebut di atas, PAH I meminta persetujuan anggota melalui
sidang paripurna ini atas pandangan dan pendapat atas usulan pembentukan
Propinsi Tapanuli untuk selanjutnya disampaikan ke DPR,' ujar Marhay VP
Pua.
Dalam pandangan dan hasil pengamatan PAH 1 juga dilaporkan bahwa DPD
meyakini melalui pemekaran Propinsi Sumatera Utara akan lebih terbuka
peluang bagi peran aktif masyarakat dan penyesuaian terhadap pelaksanaan
beban tugas dan volume kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Pembentukan Propinsi Tapanuli juga diyakini DPD RI akan mampu mendekatkan
rentang kendali pemerintahan sehingga memudahkan penyelenggaraan
pemerintahan yang berimplikasi pada percepatan dan pemerataan pembangunan.
Dengan demikian pelayanan publik yang berkualitas pun akan tercipta.
Ginanjar : Selamat Atas Terbentuknya Propinsi Tapanuli
Usai pembacaan pandangan PAH 1, pimpinan sidang Ginanjar Kartasasmita
meminta persetujuan seluruh anggota DPD atas usul Pembentukan Propinsi
Tapanuli.
'Selamat atas terbentuknya propinsi baru Propinsi Tapanuli,' ujar Ginanjar
sembari mengetukkan palu pertanda sahnya persetujuan.
Sementara itu, anggota DPD asal pemilihan Sumatera Utara Lundu Panjaitan SH,
MA mengungkapkan kegembiraannya atas disetujuinya usul pembentukan Propinsi
Tapanuli untuk selanjutnya disampaikan ke DPR.
'Tentu saja saya senang atas keputusan ini. Namun perjuangan belum selesai,
ini masih tahap awal. Kita masih perlu berjuang nanti di DPR,' ujar Lundu
saat SIB memintai tanggapannya. (Jos/d)

__._,_.___

media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: