04 December 2007

Tanggapan - Kasus di imigrasi Medan

ngga usah di medan selama masih ada di tanah Indonesia
segala bentuk premanisme dan pemalakan pasti terjadi.
Sayangnya semua elemen masyarakat hanya bisa diam
melihat ini dan semua itu sudah dianggap lumrah di
negeri Indonesia. Hukum sudah tidak ada lagi...

Sekarang bisa kita liat pemimpin aja bisa makan rakyat
kenapa rakyat tidak bisa memakan rakyatnya sendiri.
ngga usah deh kampanye anti segala macem
diIndonesia.....semua hanya sumpah serapah.

Indonesia bisa diartikan panggung ludruk terbesar di
dunia yang semua elemen masyarakatnya dari bawah
sampai atas memainkan lakonnya masing2....

Arie

Hidup terasing di Tanah Air

--- mediacare <mediacare@cbn.net.id> wrote:

>
> ----- Original Message -----
> From: azis.nurwahyudi@indonesian-embassy.cz
> To: pepicek-post@yahoogroups.com
> Sent: Tuesday, December 04, 2007 5:35 PM
> Subject: Re: [pepicek-post] Buat Seluruh Staf
> Kedutaan Besar RI sebagai wakil pemerintah
>
>
>
> Bapak dan Ibu semua,
>
> Terima kasih atas pemberitahuan seperti ini.
> Memang masih banyak yang harus dibereskan.
> Kami, dari Departemen Luar Negeri, tidak mempunyai
> email atau kontak siapa yang bertanggung jawab
> mengenai kasus ini tapi ada baiknya dicari di
> direktorat jenderal imigrasi ?.
>
> Satu lagi, mengapa yang bersangkutan tidak
> langsung mencatat nama, nomor pegawai dan data-data
> lain dari si oknum pelaku? Hal ini penting buat
> laporan ke atasannya dan dikejar terus sampai bisa
> mendapatkan jawaban langsung dari atasan-atasannya?
> Kalau memang terjadi penyalahgunaan wewenang atau
> pelanggaran dan terbukti jelas, langsung diprotes
> dan dilaporkan kepada instansi yang bresangkutan.
> Kalau sekedar lewat email kurang efektif harus
> langsung datang membawa semua data dan bukti.
>
> Memang repot menghadapi oknum yang korup yah?
> Semoga pengalaman seperti ini tidak terjadi di
> Praha.
>
> Salam hangat dan terima kasih.
>
> Azis Nurwahyudi
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: BDG KUSUMO
> To: pepicek-post@yahoogroups.com
> Cc: nasional-list@yahoogroups.com ;
> sastra-pembebasan@yahoogroups.com ;
> mediacare@cbn.net.id ; HKSIS-Group ;
> marhaenis@googlegroups.com
> Sent: Tuesday, December 04, 2007 9:38 AM
> Subject: Re: [pepicek-post] Buat Seluruh Staf
> Kedutaan Besar RI sebagai wakil pemerintah
>
>
>
> Tanah Air tercinta telah menjadi "Absurdistan"?
> Wass., Bismo DG
>
>
> ----- Original Message -----
> From: khomaini hasan
> To: pepicek-post@yahoogroups.com
> Sent: Monday, December 03, 2007 10:02 PM
> Subject: [pepicek-post] Buat Seluruh Staf
> Kedutaan Besar RI sebagai wakil pemerintah
>
>
> Berikut ini adalah kisah salah satu warga
> negara yang ingin membuat paspor.
> Pertanyaan saya, apakah Bapak/Ibu memiliki
> E-mail dari pejabat yang bertanggung jawab akan hal
> ini?
>
> PEMALAKAN DI IMIGRASI
>
>
>
> Banyak oknum pejabat instansi pemerintahan
> saat ini kondisinya memang sudah parah, terutama di
> kampung halaman saya, Medan, Sumatera Utara.
> Minggu lalu istri saya mengurus Akte kelahiran
> anak, padahal sebelum 60 hari sejak kelahirannya,
> tarif resminya adalah 5000 rupiah (sesuai yang saya
> baca di http://www.kependudukancapil.go.id), dengan
> kutipan yang sudah bilingual (Indo dan English)
> serta satu hari jadi. tapi istri saya dikenakan
> tarif 150 ribu karena yang urus bukan ayahnya
> langsung. setelah itu ada tambahan 60 ribu untuk
> mentranslate dengan blangko yang sudah English.
> bukan satu hari seperti yang dikatakan pak sabar,
> tapi lima hari.
>
> Hari ini lebih parah, saat akan mengurus
> passport anak di imigrasi Medan. Awalnya saya minta
> uruskan rekan yang ada di travel dan biasa urus
> passport, betapa kagetnya saya ketika istri
> disodorkan tarif 1,65 juta rupiah alasannya anak
> kecil gak punya KTP. Akhirnya cancel dan langsung
> menuju imigrasi untuk urus sendiri (sesuai himbaun
> mereka di web nya). Sesampainya di sana, istri
> langsung menanyakan masalah tarif dan mereka tidak
> mau menjawab. hanya di suruh nyiapin persyaratan.
> Saat istri saya kembali menanyakan tarif, mereka
> minta supaya blangko dan segala berkas di siapkan
> dan nanti bisa langsung photo. Tetapi istri
> bersikeras dan tetap menanyakan tarif tersebut.
> Akhirnya mereka memberikan tarif 1,5 juta.
> Fantastics.....ini hampir 6x lipat dari tarif
> aslinya (270 ribu untuk 48 halaman, sesuai di
> website http://www.imigrasi.go.id). Istri minta
> perinciannya apa saja, tetapi pihak imigrasi tidak
> mau memberikannya dengan alasan yang tidak jelas.
> Kembali mereka katakan, karena masih bayi dan tidak
> ada KTP (jadi harus nunggu 17 tahun ya sampai ada
> KTP) Aneh lagi...
>
> Dua kasus diatas menunjukkan betapa bobroknya
> para oknum pemerintahan tersebut, ketika pemerintah
> tidak memperhatikan mereka (dengan banyaknya uang
> rakyat di makan), eh mereka ikut-ikutan mencari uang
> rakyat yang lain dengan caranya sendiri. ini sih
> namanya "PEMALAKAN".
>
> saya jadi teringat petikan sebuah lagu lama...
> "KEMANA KU MENGADU.........."
> akhirnya saya isi pengaduan dan buku tamu di
> kedua web tersebut, tapi sampai saat ini tidak ada
> tanggapan sama sekali
>
>
>
(http://hendratri.multiply.com/journal/item/9/PEMALAKAN_DI_IMIGRASI)

No comments: