28 March 2008

Membelah Aceh?

Jumat, 28 Maret 2008 | 00:38 WIB


Teuku Kemal Fasya

Wacana pemekaran provinsi Aceh Leuseur Antara dan Aceh Barat Selatan mengemuka lagi.

Ditandai keberangkatan ratusan kepala desa wilayah Aceh Leuseur Antara (ALA) untuk tour de politique ke Jakarta, gagasan ini menyita perhatian nasional. DPR membuat rancangan inisiatif pemekaran ALA dan Aceh Barat Selatan (Abas).

Megawati merestui ide pemekaran ini asal bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik baru. Presiden SBY masih menunggu dan menerima aneka masukan. Gubernur Irwandi Yusuf terang-terangan menolak gagasan pemekaran dan menganggap hanya ulah segelintir provokator yang tidak ingin Aceh damai (Serambi Indonesia, 24/3).

Konstitusi "versus" kepentingan politis

UU No 32/2004 memang dimungkinkan pemekaran provinsi atau kabupaten/kota. Dalam implementasinya, wacana pemekaran harus dihitung cermat dengan melihat aspek filosofis (mempercepat pembangunan, tuntutan keadilan, dan kesejahteraan, ekspresi demokrasi), yuridis (berdasar pengesahan undang-undang, ada rekomendasi dari provinsi induk melalui surat persetujuan gubernur dan DPRD I) dan aspek sosio-demografis (ada potensi ekonomi, sosial-budaya, luas wilayah, rasio penduduk).

Secara riil pemerintah memahami pemekaran tidak selalu kondusif. Maka, sejak tahun 2008 dinyatakan tidak ada lagi pemekaran provinsi dan kabupaten/kota. Keberadaan PP No 78/2007 menjadi alibi yuridis menghambat pemekaran provinsi dan kabupaten. Kini saatnya mengevaluasi hasil pemekaran. Jika tak layak dan menunjukkan defisit pembangunan serta kemerosotan sosial-ekonomi, akan digabung dengan wilayah induk (Pasal 6-7 UU No 32/2004).

Kasus pemekaran provinsi di Aceh seharusnya tak perlu bergumam-debat setelah nota kesepahaman Helsinki dan Undang- Undang Pemerintahan Aceh disahkan. Secara eksplisit disebut batas Provinsi NAD sesuai konstitusi 1 Juli 1956 (UU No 24/1956). Saat itu Provinsi Aceh berdiri dan terpisah dari Provinsi Sumatera Timur (poin 1.1.2 MoU Helsinki dan Pasal 3 UU No 11/2006). Sejarah pemisahan di antaranya dipicu pemberontakan DI/TII 1953 yang merasa perjuangan Aceh dikhianati Jakarta.

Belikat prinsip hukum dan perundang-undangan ini adalah sinyal bahwa isu pemekaran amat sensitif dan menentukan nyala- padamnya perdamaian yang berlangsung di Aceh. Pada masa konflik, pemekaran merupakan upaya mengisolasi musuh. Kini, musuh telah menjadi "saudara", tak ada alasan untuk menciptakan persoalan baru yang merongrong perdamaian, dan mengingatkan kembali akan luka yang belum sepenuhnya pulih.

Menyelamatkan Aceh

Sebenarnya diperlukan kebeningan hati dan pikiran melihat situasi politis ini. Beberapa kasus pemekaran jadi ekspresi politik oligarkis ketimbang representasi sosio-kultural. Pemekaran sering menjelma sebagai politik atas nama rakyat tertinggal dan mengeksploitasi "derita anak tiri" oleh penguasa wilayah induk.

Untuk kasus ALA-Abas, kondisi demografis dan ekonomi masyarakat tidak memungkinkan dialektika positif. Dari penduduk yang tidak sampai satu juta dan infrastruktur yang amat minim, proyek ini pasti akan mengarah pada degradasi pembangunan.

Belajar dari kasus Papua, proyek pemekaran menyebabkan berkurangnya anggaran pembangunan otonomi khusus untuk kepentingan infrastruktur dan belanja birokrasi yang mencapai lebih dari 60 persen dari total anggaran. Saat itu Presiden Megawati menyetujui pemekaran tanpa merespons arus bawah yang menolak atau menunda pemekaran. Kini, kembali muncul intrik pemekaran Papua Barat, tetapi segera diredam Jusuf Kalla sebagai proposal yang tidak proporsional dan melanggar PP No 78/2007 (karena provinsi induk belum berumur 10 tahun).

Untuk Aceh, dinding kemuliaan kian berkilau jika anggaran otonomi khusus (Rp 8,02 triliun untuk APBD 2008) dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan rakyat melalui percepatan pembangunan kabupaten tertinggal dibandingkan menambah pembiayaan birokrasi dan infrastruktur. SBY tentu akan memprioritaskan rekonstruksi demokrasi dan perbaikan pascatsunami Aceh dibandingkan menyetujui proposal pemekaran. Sikap abstain pemerintah hingga hari ini menunjuk ke arah sana.

Secara antropologis, inti Aceh terletak tanah Gayo, dengan kesenian, adat, dan qanun yang menular ke pesisir. Almarhumah Ibu Tien Soeharto pernah terpana oleh atraksi "tarian tangan seribu" yang tak lain adalah Saman, warisan budaya Gayo dan Alas.

Memekarkan provinsi ALA dan Abas sama dengan membelah inti Aceh, yang akan terhuyung tanpa kompas kebudayaan dan akar kesejarahan.

Teuku Kemal Fasya Ketua Komunitas Peradaban Aceh


http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.2800381812&channel=2&mn=158&idx=158


No comments: