14 August 2008

[media-sumut] Hakim Pengadilan Negeri Medan 'Slalu' Tangguhkan Terdakwa Korupsi




Hakim Tangguhkan Penahanan Terdakwa Korupsi

* Alasannya Terdakwa Mau Bekerja di Tempat Lain

 

MEDAN– Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan kembali memberikan penangguhan penahanan terhadap salah seorang terdakwa kasus korupsi. Kali ini Pahala Panjaitan, pegawai Dinas Pemukiman Medan yang dijadikan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pasar Kandak Medan , yang menikmati putusan hakim tersebut.

          Karena itu, Pahala Panjaitan yang sebelumnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Medan di Rumah Tahanan (rutan) Tanjunggusta sejak 8 Mei 2008 lalu, sudah menikmati udara bebas dengan status sebagai tahanan kota. Sebelumnya, majelis hakim PN Medan juga telah memberikan penangguhan penahanan terhadap mantan Direktur Utama PD Pasar Medan Nawawi yang juga kini menjadi masih menjalani proses persidangan dalam kasus dugaan korupsi dana koordinasi di PD Pasar.

          Hanya saja, jika Nawawi diberikan pengalihan penahanan dari rutan ke tahanan kota karena alasan agar yang bersangkutan bisa menjalani pengobatan yang lebih intensif mengingat Nawawi sering sakit di dalam rutan, Pahala diberi penangguhan penahanan dengan pertimbangan hakim agar yang bersangkutan bisa bekerja kembali.

          Uniknya, dalam pemberian penangguhan penahanan terhadap dua terdakwa korupsi ini diberikan oleh ketua majelis hakim yang sama, yaitu Jarasmen Purba yang masa jabatanya di PN Medan bakal Berakhir dalam waktu dekat ini. "Ya, kami memberikan penangguhan penahanan kepada Pahala Panjaitan karena ada permohonan dari dia. Alasannya, dia mau bekerja di tempat lain. Kami pikir alasan itu kuat dan kami punya keyakinan dia tidak akan mempersulit persidangan," beber Jarasmen Purba kepada wartawan di ruangan kerjanya, kemarin.

          Lebih lanjut dikatakan pria yang juga menjadi anggota majelis hakim ketika memberikan vonis bebas untuk Adelin Lis di PN Medan ini, dalam permohonan penangguhan penahanan tersebut, istri Pahala Panjaitan juga ikut memberikan jaminan. "Sejauh ini, dia cukup koperatif dalam menjalani persidangan. Jadi, belum ada masalah," ujar Jarasmen.

          Selain itu, ungkapnya, majelis hakim memberikan penangguhan penahanan juga dengan pertimbangan memberikan rasa keadilan sejak dari awal. Sebab, berdasarkan analisa hakim, dalam kasus yang sama seharusnya tidak hanya Pahala Panjaitan dan Fauzidin yang dijadikan sebagai tersangka.

          "Kami ingin meletakkan keadilan. Pahala Panjaitan melakukan perbuatan dugaan korupsi itu dengan dua orang lainnya. Tapi, yang dua orang lain itu hanya dijadikan sebagai saksi. Mereka adalah Imam dan seorang lagi yang juga berstatus sebagai pengawas dalam pembangunan PD Pasar Kandak. SK ( surat keputusan) mereka sama," jelas pria bertubuh tinggi besar ini.

          Uniknya lagi, terdakwa lain dalam kasus yang sama yaitu Fauzidin tidak diberikan penangguhan penahanan oleh hakim. Padahal, pria yang menjadi pimpinan proyek (pimpro) dalam pembangunan pasar Kandak itu juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

          "Dia juga mengajukan permohonan dengan alasan yang sama. Tapi kami belum memberikannya. Ya itu tadi, pertimbangannya lebih kepada keyakinan hakim. Segala keputusan di persidangan tergantung keyakinan hakim," tandas Jarasmen.

          Sekadar mengingatkan, Pahala Panjaitan dan Fauzidin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Kandak di Jalan HM Idris Medan. Keduanya ditengarai melakukan penyelewengan dana anggara APBD tahun 2006/2007 untuk pembangunan pasar tersebut sebesar Rp1,8 miliar.   

Dugaan modus penyelewengan dana proyek itu dilakukan kedua tersangka dengan cara memanipulasi mutu bahan material. Sehingga, tidak sesuai dengan bestek. Dan, sejak tiga pekan lalu, Kejari Medan menggelar persidangan terhadap keduanya di PN Medan .

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Satya Tambunan mengatakan, pemberian penangguhan penahanan terhadap Pahala merupakan keputusan hakim. Sebab, status penahanannya sudah berada di tangan hakim, bukan lagi di tangan JPU.

"Ketika di penyidik dan JPU, kami menetapkan penahanan terhadapnya. Tapi hakim memutuskan dia diberi penangguhan penahanan. Kami tidak bisa berbuat karena sekarang status penahanannya sudah di tangan hakim," ujar Satya.

         

             



We have the leading experts share advice, tips, and personal experiences - Yahoo!Xtra Health __._,_.___

media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: