04 December 2008

[media-sumut] Korupsi duit Haji - Re: [kkn-watch] ICW Adukan Dua Anggota DPR

 
----- Original Message -----
From: Sunny
Sent: Saturday, December 06, 2008 7:33 AM
Subject: [kkn-watch] ICW Adukan Dua Anggota DPR

 
Jumat, 5 Desember 2008
 
 

ICW Adukan Dua Anggota DPR
Diduga Terima Gratifikasi Haji Rp 495 Juta

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima amunisi baru untuk membidik kasus korupsi. Kali ini Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dua anggota Komisi VIII DPR (membidangi haji) yang diduga menerima gratifikasi dari Departemen Agama (Depag) senilai Rp 495 juta.

''Kami punya bukti awal terkait gratifikasi tersebut. Selanjutnya, biar KPK yang menanganinya,'' kata Ade Irawan, aktivis ICW, di gedung KPK kemarin.

Ade membeberkan, gratifikasi itu berupa insentif dan transpor pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2006. ''Saya nggak bisa sebut siapa anggota dewan penerima gratifikasi tersebut. Ada saatnya, kami beberkan,'' kata Ade yang juga koordinator monitoring advokasi konsumen publik ICW itu.

Selain gratifikasi, ICW melaporkan aliran biaya perjalanan dinas dari Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag senilai USD 2.845 per anggota DPR. ''Dana tersebut diterima oleh banyak anggota,'' jelas Ade.

ICW juga melaporkan temuan dana haji Rp 543 miliar yang mengendap di Depag. Dana itu merupakan biaya penghitungan penerbangan ibadah haji. Saat penyusunan biaya Juni-Juli 2008, acuan biaya avtur mencapai asumsi harga minyak mentah dunia USD 120-130. Namun, harga minyak dunia terus merosot. Sampai Oktober 2008 harganya menjadi USD 60-70. "Sementara harga yang dibayarkan jamaah masih berpatokan pada harga lama," jelasnya.

Kejanggalan lain yang ditemukan ICA adalah pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) oleh Depag pada 2005 dan 2006. Menurut ICW, pada periode tersebut Depag melakukan beberapa kali transaksi yang menggunakan uang DAU dengan metode peminjaman. ''Uang DAU dipinjamkan untuk mengganti uang katering di Madinah, untuk biaya penerbangan, dan saldo penyelenggaraan yang tidak disetorkan,'' urai Ade.

Direktur Pengelolaan BPIH dan Sistem Informasi Haji Depag Abdul Ghafur Djawahir mengaku belum tahu pengaduan tersebut, sehingga menolak menanggapi secara teknis. ''Saya hanya tahu soal DAU yang dipinjamkan untuk pelaksanaan haji. Itu kan sesuai keppres,'' tegas Ghafur.

Soal aliran dana ke anggota DPR, lanjut Ghafur, tidak dapat dikategorikan suap. Sebab, mereka hadir atas undangan Depag, sehingga transportasi dan akomodasi ditanggung instansinya.

Di tempat terpisah, salah satu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Said Abdullah justru mengapresiasi temuan ICW. ''Saya berharap KPK dapat menindaklanjuti temuan tersebut,'' kata Said kemarin.

Said membantah pernah dibiayai Depag dalam melaksanakan tugasnya mengawasi haji di Tanah Suci. Dia mengaku perjalanan dinas di dalam negeri maupun di luar negeri selalu dibiayai anggaran DPR. ''Nggak ada dari Depag,'' kata Said. Dia berharap seluruh anggota Komisi VIII DPR tidak berurusan dengan uang haram jadah sampai sajadah, apalagi ternodai dengan skandal yang memalukan.

Tipu Calon Jamaah Haji

Semangat beribadah jangan sampai membuat terlena dan kurang hati-hati. Inilah yang terjadi pada dua kasus berbeda di Jakarta kemarin. Yang pertama adalah kasus yang menimpa 62 calon haji dari Ternate dan Makassar yang harus menerima kenyataan pahit gagal berangkat ke tanah suci setelah menyetor sejumlah uang pada seseorang. Uang puluhan juta yang mereka setor juga belum pasti kembali.

Kini kasus ini ditangani oleh Direktorat I/Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri. "Ada satu pelaku yang kami tahan. Pelaku kita kenakan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan," kata Wadir I/Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri Kombes Pol Bachtiar Tambunan di Mabes Polri kemarin (4/12).

Perwira dengan tiga melati di pundak itu menceritakan jika kasus ini bermula pada 24 Februari lalu saat pelapor ditawari untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan membayar mencicil. "Pada tanggal 26 Februari, tujuh pelapor, yang mewakili korban yang lain, menyetor uang Rp 27,5 juta ke sebuah rekening di Bank Mandiri," katanya.

Setelah menyetor, tanpa curiga, korban yang diminta mengurus paspor masing-masing juga masih menurut. Bahkan saat diminta untuk menyetor sisa Rp 20 juta, korban pun masih menurut, meski jumlah ini jauh lebih besar dari ongkos naik haji (ONH) resmi yang hanya mencapai Rp 30 sampai 32,5 juta. "Tujuh korban dari Ternate itu lantas diminta berangkat ke Makassar pada 27 November lalu," tambahnya.

Di Makassar mereka menginap di sebuah hotel dan kembali diminta Rp 5 juta. Kemudian pada 1 Desember, ke tujuh korban itu bertemu dengan 55 korban yang lain yang berasal dari Makassar. Pada 1 Desember mereka terbang ke Soekarno Hatta dengan catatan akan segera terbang ke tanah suci begitu menerima paspor yang sudah berisi visa. Tapi apa daya, impian itu tak pernah tiba.

Di Jakarta ke 62 orang itu malah dijemput bis dan diinapkan di sebuah tempat di Jakarta hingga akhirnya korban diperiksa di Bareksrim kemarin. "Pelakunya, N, sedang kami periksa intensif dan kami kembangkan ke jaringan dia. Rekening miliknya sudah kami blokir tapi kami belum tahu apakah masih ada uangnya atau tidak," tambahnya.

Meski sudah jelas bermoduskan penipuan, tapi para korban dalam kasus ini masih tampak tenang. "Kata mereka hanya karena masalah akomodasi. Rencananya hanya transit sebentar lalu ke Dubai dan Jeddah," kata Husna, perempuan lanjut usia itu.

Hal yang sama juga terjadi di Polsektro Tanah Abang kemarin. 23 calon jamaah haji melaporkan Agus Suherman, 31, Direktur PT Avitur karena mereka gagal berangkat haji. Padahal, para korban yang berasal dari Jakarta dan Sukabumi itu, telah melunasi pembayaran sebesar Rp 35 juta sampai dengan Rp 40 juta rupiah perorang. Mereka sedianya dijanjikan terbang pada Selasa lalu (2/12) tapi nyatanya tak ada satupun yang berangkat.

Pelaku lalu dijemput polisi di kantornya yang terletak di Jalan K.S. Tubun Raya, Jakarta Barat Kamis dini hari lalu. "Saya akan kembalikan uang mereka yang tidak jadi berangkat, dan saya juga berjanji akan memberangkatkan mereka yang tetap mau berangkat tahun depan," ucap Suherman yang mengaku sebagai Kusherman saat diwawancarai di kantor Mapolsek Tanah Abang. Menurut Kanitreskrim Polsektro Tanah Abang Iptu Sutrisno pelaku dikenai pasal penipuan dan penggelapan. (git/zul/agm/naz/mo

__._,_.___

media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: