21 December 2008

[media-sumut] Mempersoalkan Lembaga Survei

DI tengah kritik atas kinerja yang compang-camping, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru sibuk mengurus masalah yang tidak terkait langsung dengan persiapan pelaksanaan pemilu.

Komisi penyelenggara pemilu itu kini sedang getol membentuk kelompok kerja (pokja) khusus yang akan bertugas mengakreditasi keberadaan lembaga survei.Untuk melaksanakan tugas ini,KPU akan merekrut orang-orang dari berbagai lembaga maupun departemen yang memiliki kemampuan soal survei. Jelas ini bukan pekerjaan ringan karena akan menguras energi dan perhatian KPU.

Padahal, masih banyak pekerjaan lain yang tak kalah penting yang harus diperhatikan. Sebut saja sosialisasi sistem pencontrengan yang dinilai banyak kalangan masih terbatas.

Kemudian penyelesaian peraturan tentang audit dana kampanye, pelaksanaan tender logistik, pengaturan soal peran masyarakat dalam pemilu yang di dalamnya termasuk lembaga survei, serta persiapan akhir menjelang hari H pencoblosan nanti.

Dilihat dari sejumlah tugas-tugas penting itu, pengaturan soal lembaga survei adalah salah satu bagian saja. Kita khawatir, KPU akan kehabisan energi mengurusi isu yang mengundang kontroversi luas ini, sementara pekerjaan pokok lain justru terbengkelai. Tentu kita masih ingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang intinya meminta dilakukan pemilihan ulang di tiga kabupaten karena terbukti ada kecurangan dan kecerobohan dalam proses penghitungan suara.

Ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggara pemilu di daerah masih mengkhawatirkan. Logikanya,kalau KPU tidak segera melakukan evaluasi, kasus serupa bisa terjadi pada saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun depan. Jika terjadi gugatan pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden karena kualitas penyelenggaraan pemilu yang kurang bagus,dampaknya bisa fatal.

Karena itu putusan MK tentang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur adalah problem serius yang harus diselesaikan oleh KPU. Tingkatannya jelas lebih serius daripada soal membatasi ruang gerak lembaga survei dalam pemublikasian hasil hitung cepat (quick count). Lagipula, dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu sudah diatur bahwa pemublikasian hasil quick count tidak boleh dilakukan pada hari H pemungutan suara.

Jadi KPU tidak perlu bersusah-payah membatasi ruang gerak lembaga survei dan mewajibkan pemberian akreditasi.Yang perlu dilakukan adalah mendaftar lembaga-lembaga survei itu dan membuat aturan sedemikian rupa tanpa perlu ada pembatasan-pembatasan. Kemunculan lembaga survei adalah konsekuensi logis dari kematangan proses demokrasi di negeri kita.

Merekalah yang mampu menjawab rasa ingin tahu masyarakat atas hasil pemilu meskipun sifatnya sementara. Faktor independensi dan kredibilitas lembaga survei memang harus tetap dijaga dengan baik.Masyarakat kita yang semakin cerdas dan melek informasi tentu memiliki ukuran tersendiri untuk menilai apakah hasil hitung cepat yang diumumkan sebuah lembaga survei masuk akal atau tidak.

Artinya akan terjadi seleksi alam juga dalam proses ini dan penentu akhirnya adalah kredibilitas lembaga itu sendiri. Semakin kredibel hasilnya, semakin dipercayalah lembaga ini oleh masyarakat. Ini berarti proses seleksi lembaga survei akan lebih banyak ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh KPU. Lebih tepatnya KPU hanya mengatur secara administratif saja.

Dengan pemahaman seperti ini berarti KPU tidak perlu mengabaikan tugas-tugas penting lain karena terjebak pada isu lembaga survei. Kekhawatiran berbagai pihak yang berlebihan atas kehadiran lembaga survei sebenarnya juga tidak beralasan. Toh hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga ini sifatnya hanya informatif dan sementara. Adapun hasil final yang memiliki kekuatan hukum hanya satu,yaitu hasil penghitungan manual yang dilakukan KPU.

Jadi, parpol peserta pemilu maupun calon presiden tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Justru, bila perlu KPU-lah yang membenahi sistemnya sehingga bisa melakukan hitung cepat seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini.Semakin banyak informasi yang diterima masyarakat akan semakin baik. Ini sekaligus mendidik rakyat dan peserta pemilu untuk bersikap legowomenerima apa pun hasil pemilihan.(*)
 
   Salam
Abdul Rohim

__._,_.___

media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: