22 January 2009

[media-sumut] Insentif Media vs Kemerdekaan Pers


Krisis finansial yang tengah berlangsung saat ini tampaknya akan semakin mengular ke mana-mana. Jika serangan krisis yang dipicu kasus kredit perumahan murah AS awalnya hanya menohok sektor finansial, kini menampar pula industri manufaktur.

Automotif,misalnya. Dikabarkan, Mitsubishi di Jepang, sebagai contoh,akan merumahkan 1.600 karyawannya pada akhir Januari ini, menyusul pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan lain pada akhir November lalu.

Di Indonesia, cerita PHK yang akan berbuah derita bagi para buruh pun semakin panjang daftar antreannya. Dalam banyak diskusi dengan sejumlah kawan di berbagai daerah, saya sempat bertanya, apakah eskalasi dan dampak krisis finansial kali ini akan lebih parah ketimbang krisis moneter 1998?

Sebagian kawan saya menjawab ya. Krisis kali ini adalah "silent crisis",sebuah krisis yang awalnya hanya dialami kaum the haves(pemain bisnis keuangan),tapi melilit pula masyarakat awam. Ada satu pendapat dari seorang kawan yang mengatakan krisis finansial global kali ini menegaskan runtuhnya sistem kapitalisme dan segala turunannya. Ekonomi pasar murni rupanya bisa kolaps juga ketika berhadapan dengan kerakusan para pemainnya sendiri.

Ujung-ujungnya, negara (state) juga yang akhirnya harus turun tangan "menyelamatkan" buah ketamakan para kapitalis.Padahal, sebelumnya kapitalisme mengandaikan negasi atas intervensi negara.

Tak syak,kaum kapitalis pun kompak meneriakkan kepada negara agar menolong (iklim) bisnis mereka.Jadilah negara harus ikut campur tangan. Inisiatifdanprakarsanegaradima sa krisis belakangan juga jadi fenomena menarik di sini.Kamar Dagang dan Industri (Kadin), jelas-jelas sudah meneriakkan perlunya insentif bagi para pengusaha di masa krisis.

Mulai dari kelonggaran pembayaran pajak untuk waktu tertentu (tax holiday), penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN), hingga penurunan suku bunga kredit. Jika ini benar-benar diimplementasikan, para pengusaha yakin akan mampu menolong mereka dari terkaman dampak krisis yang lebih parah.

Pelaku dan pengendali

Lalu bagaimana dengan para penerbit pers, apakah mereka juga membutuhkan insentif di masa krisis ini? Bukankah pers sebuah entitas yang unik,sehingga memiliki regulasi khusus (sebagian berpandangan lex specialis),yang berbeda dengan ranah industri lain? Pers atau media adalah pelaku pasar sekaligus pengontrol sosial.

Pasal 3 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers tegas menyebut, pers memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.Pers juga merupakan lembaga ekonomi.Kepadanya melekat fungsi-fungsi pemasaran (produk), namun juga memberikan pengawasan sekaligus terhadap kebijakan pemerintah yang tengah berjalan.

Pers bisa mengulas kasus-kasus korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah, sembari menjualnya dalam lembaran-lembaran editorial kepada pasar (pembaca). Dagangan utama pers adalah idealisme— meminjam pendapat Jakob Oetama, salah satu begawan pers Indonesia.

Tanpa idealisme pers tidak akan laku dibaca orang. Justru dengan menyuarakan gagasan-gagasan idealis inilah pers bisa mengingatkan suatu anomali yang tengah berkembang di negeri ini.Termasuk mengingatkan kepada publik bahwa kita tengah mengalami krisis. Masalahnya, bagaimana jika media cetak kini juga terimbas krisis?

Perlukah ia memperoleh insentif sebagaimana diteriakkan para pengusaha di Kadin? Jika perlu,apa bentuk insentif yang pantas dan relevan? Jamak dipahami,komponen terbesar dari bisnis di media cetak adalah biaya pembelian kertas koran dan cetak. Rata-rata penerbit media cetak di Indonesia menghabiskan antara 60–70% duit mereka untuk belanja kertas dan mencetak koran.

Menurut catatan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) pusat, per Juni 2008 terdapat 1.008 penerbit media cetak di seluruh Indonesia, dengan total oplah 19 juta eksemplar. Koran harian menyumbang oplah terbanyak, 7,49 juta eksemplar dari 290 penerbit.Jika setiap kilogram kertas koran menghasilkan 12 eksemplar dengan ketebalan lebih kurang 12 halaman,maka tiap hari diperkirakan kebutuhan kertas koran mencapai 624.167 kg atau 624 ton.

Tiap bulan menjadi 18.720 ton,dan tiap tahun mencapai 224.640 ton. Saat ini harga kertas koran di pasaran domestik untuk kelas A berkisar Rp 9.500/kg, termasuk PPN 10%.Maka setiap tahun uang yang beredar untuk pembelian kertas koran bagi konsumsi surat kabar harian saja sudah mencapai Rp2,134 triliun..

Nilai uang ini akan semakin membengkak manakala harga kertas koran terus membubung mengikuti fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.Kapitalisasi angka yang cukup besar bagi sebuah industri di dalam negeri,hanya untuk pembelian bahan baku saja.

Insentif yang elegan

Repotnya,industri surat kabar begitu rentan dengan persoalan kertas koran ini. Sedikit saja dolar AS berkembang, harga kertas pun akan terkerek. Tingginya harga kertas koran diakibatkan oleh bahan baku kertas,pulp maupun kertas bekas (old paper),yang harus diimpor.

Inilah yang menyebabkan pabrikan kertas di dalam negeri menjadi sulit mengontrol harga kertas sampai pada tingkat "paling ekonomis" bagi konsumen (penerbit koran). Pantaslah kalau para penerbit koran kini ikut menjerit. Sekurangnya akibat harga kertas kian melangit,sementara potensi pendapatan iklan akan merosot karena banyak pengiklan kini mulai mengerem dana promosi mereka akibat krisis finansial global.

Sungguhpun begitu,meski mulai dicekam dampak krisis global, para penerbit surat kabar belum juga kunjung berteriak seperti halnya para pengusaha di Kadin.Apa yang sesungguhnya terjadi? Apa mereka tidak membutuhkan insentif bagi industri media cetak agar tidak digerus dampak krisis global?

Saya kira ada dua penjelasan untuk hal ini.Pertama,ketika penerbit surat kabar mulai menjerit dan meminta insentif kepada pemerintah,ada kesan media menjadi tidak independen lagi. Ada kecemasan di dalamnya,pemerintah akan meminta imbalan yang berujung pada upaya mengebiri kemerdekaan pers.Logika saya mengatakan, kecemasan itu masih pantas diumbar, lantaran tidak ada jaminan bahwa sebuah rezim pemerintahan akan terus mempertahankan iklim kemerdekaan pers,tanpa media ikut mengawasi,mengawal, dan terus mempertahankan kemerdekaan pers itu.

Kedua, penerbit surat kabar masih terus menunggu eskalasi krisis ini bagi eksistensi kehidupan mereka. Jika sektor industri lain melakukan PHK akibat tidak mampu lagi mempertahankan biaya produksi yang terus meningkat, sementara pendapatan terus tersendat,pilihan bagi penerbit surat kabar,paling tidak,adalah mengerem ekspansi halaman.

Jika perlu–untuk sementara—mengurangi halaman dan oplah.. Seandainya pada akhirnya dibutuhkan insentif bagi industri surat kabar tanpa mengebiri independensi media,dalam hemat saya hal itu harus dilakukan secara elegan dengan penjelasan yang sangat adekuat. Dan sebenarnya ada peluang ke arah sana.Seperti melalui pembebasan PPN pembelian kertas dan penjualan koran, yang diatur lewat perubahan atas UU PPN yang kini sedang digodok di DPR.

Namun,karena ini masa krisis,perlu langkah darurat yang bisa diulurkan pemerintah kepada industri pers. Sembari menunggu selesainya UU PPN baru yang memberi payung regulasi pembebasan PPN kertas dan penjualan koran, seyogianya pemerintah bisa menerbitkan semacam keputusan presiden atau peraturan menteri keuangan, yang menegaskan PPN atas pembelian kertas dan pembelian koran ditanggung negara.

Di sinilah pentingnya pemerintah memahami dan menempatkan kertas–bahan baku suratkabar—sebagai barang strategis, yang setara nilainya dengan barangbarang strategis lain, sebagaimana diatur dalam regulasi terkait PPN. Ini juga jelas selaras dengan iklim ekonomi kreatif yang ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam berbagai kesempatan, yang menempatkan penerbitan (media cetak) sebagai salah satu sektor gelombang ekonomi kreatif.

Saya kira dalam konteks ini insentif pembebasan PPN kertas dan penjualan koran tidak akan mencederai rasa keadilan masyarakat,yang juga membutuhkan bentuk-bentuk insentif tambahan guna mampu bertahan menghadapi situasi ekonomi yang kurang nyaman akibat krisis atau mengingkari hakikat kemerdekaan pers itu sendiri.(*)

Asmono Wikan
Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat  
 

 
 
 
 
salam
Abdul Rohim

__._,_.___

media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: