05 February 2009

[media-sumut] Tapanuli dan Pembajakan Demokrasi


Tapanuli dan Pembajakan Demokrasi
Desakan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) telah menjadi diskursus publik dalam lima tahun terakhir. Eskalasinya meningkat menjadi tindakan anarkistis awal tahun ini.

Meskipun masih dalam penyelidikan, indikasi meninggalnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Abdul Azis Angkat disebabkan aksi pemukulan demonstran yang menuntut agar DPRD mengeluarkan rekomendasi pembentukan Protap. Setiap mata bisa melihat kejadian itu di media.

Demokrasi seperti dibajak oleh para aktor yang menyamar sebagai seorang demokrat. Dalam demokrasi, usulan pembentukan provinsi haruslah dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku untuk meningkatkan kemakmuran daerah yang dimekarkan itu. Demokrasi tidak membenarkan tindakan anarkistis.

Atas nama demokrasi, setiap pelaku perusakan maupun pembunuhan akan dikejar oleh aparat keamanan. Demokrasi kemudian membutuhkan peradaban manusia untuk bertindak. Lipson (1961) menyatakan democracy as human civilized.

Dari peristiwa Selasa,di balai wakil rakyat Sumut itu, terlihat dilema demokrasi. Di satu sisi ada politik aspirasi yang harus disalurkan lewat aturan main yang telah disepakati, tetapi di sisi lain peradaban manusia yang mengaku sebagai aktor demokrasi masih rendah.

Alasan Pembentukan Protap

Wacana setiap pemekaran daerah selalu diawali dengan alasan untuk memperpendek rentang kendali pembangunan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Para pengusul pembentukan Protap menganggap bahwa pembangunan yang diorganisasi oleh Pemerintah Provinsi Sumut di wilayah barat tersebut selama ini berlangsung timpang dan tidak merata.

Terlepas dari anggapan subjektif yang diajukan para pemrakarsa pembentukan Protap, perlu diungkap aspek historis dan kecenderungan empiris yang melatarinya agar dapat didiskusikan bagi setiap warga negara yang menyatakan dirinya civilizeditu (Nadapdap,2005).

Pertama, klaim historis Keresidenan Tapanuli bentukan kolonial Belanda yang digunakan para penggagas Protap tidak sepenuhnya dapat mereka buktikan.Sebab wilayah Protap yang diajukan tidak mencakup kawasan Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

Artinya, para penggagas ini belum berhasil membangun kesamaan identitas sejarah dan identitas regionalisme Tapanuli di kalangan masyarakat yang bermukim dalam wilayah bekas KeresidenanTapanuli. Mobilisasi dari aspek kesejarahan ini tampaknya merupakan tantangan yang sangat sulit diantisipasi, apalagi secara historis sejak dahulu penggabungan "utara" dan "selatan" pun selalu gagal dilakukan Belanda.

Castle (2001) mengisahkan bahwa pemerintahan kolonial Belanda pernah gagal membentuk Dewan Batak (Batakraad) karena sentimen primordialisme. Masyarakat dari kelompok Tapanuli Selatan menolak satu dewan dengan kelompok Tapanuli Utara dengan alasan agama, adat maupun keunikan penyediaan pelayanan umum.

Kelompok Mandailing kemudian menyatakan dirinya bahwa mereka tidak termasuk kelompok Batak dan bahwa mereka tidak dapat dan tidak mau disebut Batak. Sekalipun nama lembaga itu ditawarkan untuk diubah menjadi Tapanoeliraad,tetap saja ditolak. Sampai Belanda hengkang dari tanah Batak dan bumi Indonesia, Batakraad tidak pernah terwujud.

Kedua,gagasan pembentukan Protap selalu menyimpang dari teori politisasi etnik di Sumut.Sudah menjadi pengetahuan umum dan fakta empiris bahwa peran kelompok Batak Toba di Sumut justru menonjol di semua bidang kehidupan––untuk tidak mengatakan mendominasi.

Orang Batak tidak pernah menjadi kelompok marginal di Sumut baik secara politik, sosial, pendidikan maupun ekonomi.Bahwa wilayah Tapanuli disebut- sebut sebagai "peta kemiskinan" bukanlah disebabkan sikap diskriminasi alokasi anggaran.

Apalagi setiap tahun dalam pembahasan anggaran tidak sedikit putra-putri Batak Toba ikut terlibat baik di eksekutif maupun legislatif untuk pengambilan keputusan pada skala lokal maupun nasional. Bahkan putra Batak Toba pernah menjadi Gubernur Provinsi Sumut.

Dengan demikian pastilah ada penjelasan lain yang menyebabkan relatif miskinnya kawasan Tapanuli dibandingkan kawasan lain di Sumut. Ketiga, implikasi desentralisasi adalah menguatnya sentimen kesukubangsaan dan regionalisme.

Ketika orang Batak Toba membangun kepompong provinsinya sendiri, yang berarti penguatan ke dalam identitas etnik Batak Toba, identitas kelompok etnik lain di luar Protap dengan sendirinya akan menguat. Misalnya, karena keunggulan SDM-nya,akan sulit bagi kelompok etnik lain menjadi pejabat birokrasi dan politik di Protap dan fenomena ini dalam jangka panjang akan disahuti dengan "mendiskriminasi" putra-putri Batak Toba di Provinsi Sumut.

Ketika orang Batak Toba kemudian menolak praktek penomorduaan,bukan tidak mungkin kemudian terjadi konflik horizontal. Lahirnya Protap bukan tidak mungkin pula akan merusak keseimbangan komposisi kemajemukan Provinsi Sumut. Sebagaimana dikhawatirkan Premdash (1990), kesalahan mengelola kemajemukan etnis dapat mendorong prakondisi terjadinya "bom etnis".

Implikasi Kepentingan Politik

Alasan utama pembentukan Protap beralih menjadi konsumsi para elite politik yang menginginkan motif lain. Ketika kampanye politik pada Pemilu 2004,isu pembentukan Protap menjadi tema Partai Golkar Sumut yang diprakarsai oleh Chandra Panggabean. Isu itu juga bergulir ketika Pemilihan Gubernur 2008.

Ketika itu, beberapa calon gubernur seperti Syamsul Arifin juga mengembuskan isu tersebut dalam kampanyenya sehingga wajar jika setelah kemenangan Golkar di Sumut dalam Pemilu 2004 dan terpilihnya Syamsul Arifin menjadi Gubernur Provinsi Sumut,isu tersebut menguat kembali.

Namun, usulan pembentukan Protap diindikasikan meredup ketika ada persoalan internal Golkar Sumut. Chandra Panggabean, salah satu pemrakarsa pembentukan Protap,direcall oleh Partai Golkar dari DPRD Sumut setelah pindah ke PPRN.

Menurut para pengusung pembentukan Protap, Azis Angkat dalam posisinya sebagai Ketua DPRD menggantikan A Wahab Dalimunthe yang pindah ke Partai Demokrat dinilai sebagai orang yang menghambat pemberian rekomendasi.

Terlepas dari anggapan subjektif yang diembuskan ke para demonstran itu,ada beberapa syarat dalam aturan main yang tidak terpenuhi.Atas dasar itu, pimpinan DPRD Sumut belum dapat memberikan rekomendasi pembentukan Protap. Demonstrasi kemudian diarahkan kepada pimpinan dewan untuk segera menyelenggarakan rapat paripurna pembentukan Protap.

Kepentingan politik segelintir elite itu akhirnya berimplikasi pada peristiwa di balai wakil rakyat Sumut yang menelan korban pemimpin mereka sendiri. Menguatnya aspirasi masyarakat untuk memekarkan Provinsi Sumut bukanlah peristiwa biasa yang dapat diabaikan.

Koridor demokrasi menjadi penting untuk memastikan bahwa aspirasi disalurkan dengan cara damai,bukan melalui kekerasan.Ada persoalan ketimpangan pembangunan, representasi etnis, dan suasana persaingan primordialistis yang secara berkelanjutan berlangsung dan mesti disikapi secara gradual dan proporsional sehingga tidak mengacaukan "rumah Sumut"dan sekaligus membajak demokrasi yang telah kita bangun dengan susah payah.Semoga warga Sumut dapat memaknai democracy as civilized.(*)

Muryanto Amin
Dosen Ilmu Politik FISIP
Universitas Sumatra Utara (USU)
 
 
 
 
 
salam
Abdul Rohim



__._,_.___


media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: