20 April 2009

[media-sumut] Suara Panda Nababan Hilang di Kecamatan Medan Deli



Pengamanan Perhitungan Suara Lemah, Suara Panda Nababan Hilang di Kecamatan Medan Deli

Medan, PNC

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sesalkan pengamanan dan pengawasan proses tahapan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan legislatif (Pileg) 2009. Sebab, meskipun negara sudah mengeluarkan anggaran untuk pengamanan dan pengawasan, namun tetap terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi perhitungan suara.

 

Manager Kampanye dan Humas Panda Nababan Center (PNC) Rion Aritonang mengungkapkan, secara nasional negara sudah mengalokasikan anggaran pengamanan sebesar Rp73 triliun dan pengawasan Rp13triliun. Namun pihak penyelenggara Pemilu masih tetap saja mengandalkan pengawasan dari masyarakat. Sedangkan Panwas dan kepolisian tidak mencermati persoalan-persoalan berindikasi kecurangan, yang mengarah dapat merugikan partai politik (Parpol) peserta Pemilu.

 

"Cukup besar dana yang sudah dikeluarkan tetapi mengapa masyarakat juga yang dituntut agar mengawasi secara bersama-sama. Sekaligus juga temuan harus menunggu reaksi dari masyarakat," papar Aritonang kepada wartawan, Minggu (19/4), ketika ikut menyaksikan perhitungan suara oleh KPU Medan di Asrama Haji Medan.

 

Lebih lanjut Aritonang menjelaskan, bukti turut sertanya masyarakat melakukan pengawasan, ketika ditemukan berbagai kesalahan dalam rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS, PPS dan PPK. Bahkan sebagian menuai protes dari saksi Parpol atas kesalahan tersebut. Di sisi lain, Panwas tidak melihat adanya kesalahan jika belum muncul aksi protes. Berdasarkan catatan PNC, katanya, munculnya indikasi kecurangan tersebut, misalnya terjadi perbedaan berita acara hasil rekapitulasi oleh saksi dengan yang ada di tingkat PPS maupun PPK.

 

"Setelah diprotes baru kemudian direvisi. Apakah ini tidak ada unsur kesengajaan," tandasnya.

 

Hilang     

Aritonang menambahkan, pengamanan dan pengawasan yang dilakukan tidak secara baik, bahkan menyebabkan sejumlah Parpol merasa dirugikan. PDI-P sendiri misalnya, di beberapa TPS di Kelurahan Titi Papan Medan Deli, ada 95 suara yang diperoleh partai kepala banteng bermoncong putih itu hilang di tingkat PPK. Setelah melakukan protes dan direvisi, 45 suara ditemukan dan sisanya hingga Minggu 19 April masih dicari dan diselidiki.

 

Selain itu lanjut Aritonang, contoh kasus hilangnya perolehan suara Caleg PDI-P Panda Nababan juga terjadi di kelurahan yang sama. Berita acara hasil rekapitulasi suara sementara saksi tidak sama dengan di tingkat kecamatan (formulir DA-B). Di TPS 1 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli 19 suara yang diraih Panda hilang. Kemudian di TPS 13 perolehan 25 suaranya juga hilang.

 

"Di TPS 14 seharusnya dapat 3 suara ditulis 0, TPS 15 seharusnya 14 suara juga ditulis 0. Di TPS 16 seharusnya 25 suara tetapi ditulis 24. Dan di TPS 45 seharusnya 5 suara ditulis 0," terang Aritonang.

 

Terkait berbagai temuan tersebut, Aritonang menegaskan, pihaknya telah menyiapkan tim advokasi guna menyoal kinerja yang dinilai telah merugikan Parpol tersebut. Tidak hanya PDI-P, hal sama juga terjadi pada PKS, PPP dan Hanura. Hanya saja Aritonang tidak dalam kapasitasnya untuk mengomentari hal itu lebih jauh. Hanya saja menurutnya, Parpol-Parpol yang merasa dirugikan tersebut juga turut mendukung upaya yang dilakukan PDI-P.

 

"Kita masih menyiapkan data-data yang kuat. Jika nanti di tingkat kabupaten/kota masih ditemukan kesalahan, kita akan lakukan gugatan," tegas Aritonang.

 

Sementara, Anggota KPU Medan Pandapotan Tamba mengakui jika kesalahan penjumlahan hasil rekapitulasi suara sementara tersebut, akibat tidak teliti dan kekurang hati-hatian PPK. Oleh karenanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kata Tamba, solusinya adalah melakukan perhitungan ulang kembali.

 

"Bisa saja ini merupakan faktor ketidaksengajaan akibat ngnatuk setelah bekerja 24 jam. Untuk itu kasus seperti ini tidak akan dibawa ke KPU. Tetapi diselesaikan di tingkat PPK," tukas Tamba.    

 

Dalam kaitan tersebut, perselisihan jumlah akan dilakukan hitung ulang dengan membuka plano agar terjadi keseimbangan antara saksi dan hitungan TPS. Sehingga tidak ada penggelembungan suara dan pihak-pihak yang dirugikan. Disamping juga jika ada unsur kesalahan seperti ini tentunya Panwas juga harus menemukan itu.

 

Sedangkan Ketua Panwas Medan M Aswin menyatakan, kasus seperti itu sebaiknya diselesaikan pada tingkat internal partai terlebih dahulu. Sebab ia mengkhawatirkan ada permainan antara Caleg di satu partai dan Caleg antar partai. Kendati demikian, Aswin menegaskan, jika memang kelak tidak terbukti, maka Panwas berkewajiban untuk menindak lanjutinya. Begitupun pihaknya akan menunggu laporan dari saksi-saksi yang merasa dirugikan. (PNC)

 




Coba emoticon dan skin keren baru, dan area teman yang luas. Coba Y! Messenger 9 Indonesia sekarang.



__._,_.___


media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: