18 April 2009

[media-sumut] TV Pool Pidato SBY: Berapa dibayar?



Tulisan dibawah ini berasal dari:

http://jakartabeat. net/index. php?option= com_content& view=article& id=200:ekstravag anza-tv-pool- pidato-sby& catid=43: artikel&Itemid= 65

Ekstravaganza 'TV Pool' Pidato SBY

Oleh: Dandhy D Laksono (freelance journalist)

Sekitar pukul sebelas malam (Kamis, 16 April 2009), RCTI menyiarkan pidato
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdurasi 20-an menit. Isinya klarifikasi
SBY sebagai Kepala Negara atas tudingan berbagai pihak bahwa rezimnya telah
bertindak curang dalam pemilihan umum legislatif, 9 April lalu.

Dalam pidato itu, SBY juga membabat habis argumen para lawan politiknya yang
menuding pemerintah berada di balik kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Juga mematahkan tudingan bahwa Pemilu 2009 adalah pemilu terburuk setelah
reformasi.

RCTI mengemasnya dalam program bertajuk "Presiden Bicara".

Di saat yang nyaris bersamaan, ternyata hampir semua stasiun televisi
seperti TPI, Trans TV, ANTV, Indosiar, dan TV One juga menayangkan pidato
yang direkam di Istana Negara siang harinya itu. TPI—satu grup dengan RCTI
di bawah bendera MNC—bahkan mengemasnya dalam "Breaking News".

Breaking news atau di media cetak dikenal dengan stop press biasanya dipakai
untuk jenis berita yang benar-benar mendesak untuk disiarkan. Misalnya,
malam itu Presiden SBY mengumumkan penurunan harga BBM saat TPI sedang
memutar sinetron, maka bisa saja program itu dihentikan untuk menyiarkan hal
itu. Atau ada bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami.

Karena itu, sulit membayangkan mengapa redaksi TPI masih nekat menggunakan
breaking news untuk sebuah pidato yang sudah disiarkan televisi lain sekitar
lima jam sebelumnya.

Stasiun televisi lain yang dimaksud adalah SCTV. Stasiun milik keluarga
pengusaha Sariaatmadja itu sudah menayangkan pidato SBY sejak sore di
program Liputan 6 Petang, jam 17.30 – 18.00 WIB. Program berita yang
durasinya hanya 30 menit itu didominasi pidato SBY sehingga hanya tersisa
1-2 item berita saja setelah adzan maghrib.

Usut punya usut ternyata tim SCTV-lah yang merekam pidato itu, dan hasil
rekamannya dibagi-bagikan kepada ruang redaksi televisi lain. Komposisi
kamera yang seragam setidaknya menguatkan hal ini.

Singkat kata, fenomena ini seperti TV pool di mana semua saluran televisi
telestrial menyiarkan program yang sama di waktu yang hampir bersamaan.
Secara teori, TV pool hanya bisa digerakkan oleh dua hal saja: pemasang
iklan komersial dan alasan sosiologis-politis.

Saat Tien Soeharto meninggal pada April 1996, misalnya, semua televisi
terkena "wajib relay". Pusat kontrol siaran saat itu berada di RCTI,
langsung di bawah pengawasan pengusaha Peter Gontha.

TV pool memang memerlukan koordinasi terpusat. Di masa Orde Baru barangkali
tidak sulit mengorganisasi TV pool karena pemiliknya relatif sama: keluarga
dan kroni Cendana.

Tapi kini tentu tingkat kesulitan politisnya lebih tinggi. Dibutuhkan sebuah
super-body untuk bisa menggerakkan ruang-ruang redaksi televisi yang
pemiliknya sudah relatif beragam ini. Dibutuhkan invisible hand yang mampu
meng-gerilya para pengambil kebijakan di redaksi agar menyediakan durasi
yang mahal itu, untuk memutar 20 menit pidato SBY.

Dalam struktur televisi, pemimpin redaksi tidak punya otoritas untuk
menghentikan tayangan sinetron tanpa persetujuan direktur progam atau
direktur utama, betapa pun informasi itu memiliki nilai berita tinggi.
Karena itu, bisa dipastikan bahwa penayangan pidato SBY secara serentak
Kamis malam, digerakkan oleh instruksi yang datangnya dari otoritas yang
lebih tinggi. Dalam kalimat langsung: para pemilik televisi lah yang
mengotorisasi tayangan tersebut.

Apakah para pemilik televisi membuat konsensus atau hanya menjalankan
perintah top down dari Istana? Itulah yang mesti dicari tahu.

Apa Salahnya 'TV Pool'?
Lantas apa yang salah dengan siaran serentak pidato presiden?

Ini adalah masalah kaidah-kaidah jurnalistik yang ditabrak beramai-ramai
oleh para pengelola stasiun televisi. Liputan 6 Petang SCTV, misalnya,
mengalokasikan 20 menit lebih dari (hanya) 30 menit program beritanya untuk
pidato SBY.

Dus itu berarti, ada lusinan berita lain yang dipangkas, dan berita-berita
itu pastilah menyangkut kepentingan publik seperti flu Singapura,
perkembangan ketegangan di Papua, gempa di Mentawai atau perkembangan
kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

Publik membutuhkan informasi lain selain urusan pemilu dan konflik para elit
politik. Dan ini yang dengan sengaja diabaikan.

Tapi baiklah, mungkin saja redaksi SCTV menganggap 20 menit pidato itu
isinya memang penting semua dan memiliki kandungan nilai berita tinggi (news
value), sehingga tidak perlu di-edit atau dicuplik bagian-bagian tertentu,
melainkan digelundungkan begitu saja.

Demikian juga dengan kebijakan redaksi televisi lain. Saking tingginya nilai
berita pernyataan SBY itu, sampai-sampai tidak sabar menunggu program berita
regular malam atau pagi harinya, dan harus disampaikan saat itu juga, tanpa
editing.

Tapi argumen ini tetap tidak bisa diterima secara jurnalistik. Selain
janggal dari sisi alokasi durasi, 'TV pool' pidato SBY juga tidak
mencerminkan sikap media yang obyektif dan imparsial.

Dalam konteks kisruh hasil DPT atau tudingan kecurangan pemilu, pemerintah
(dalam hal ini presiden) hanyalah salah satu pihak dari sekian banyak pihak
seperti KPU, Bawaslu, parpol peserta pemilu, organisasi non pemerintah
pemantau pemilu, dan (terutama) para pemilih.

Bila dalam posisinya sebagai kepala negara saja, SBY secara jurnalistik
hanyalah salah satu pihak, konon lagi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat.

Apalagi, Presiden SBY sendiri-lah yang menyatakan dalam pidatonya malam itu,
bahwa pemerintah bukanlah penanggung jawab pemilu, melainkan KPU. Bila
demikian, lalu di mana letak nilai berita pidato SBY untuk mendapatkan
durasi sepanjang itu?

Secara jurnalistik, semua pihak harus dipandang sejajar. Tidak ada yang
lebih tinggi kastanya antara satu dengan yang lain. Opini Prabowo atau
Megawati tentang kekacauan DPT, secara substansi memiliki bobot yang sama
dengan keluh kesah (maaf) tukang becak bernama Bejo yang tidak bisa memilih
karena tidak terdaftar. Juga sama bobotnya dengan pembelaan KPU, kritisisme
Bawaslu, atau penjelasan Depdagri dan pemerintah.

Maka, bila SBY diberi durasi 20 menit di sebuah program berita reguler atau
program khusus seperti di SCTV, RCTI, Trans TV, dan TPI, bagaimana bila para
stake holder yang lain juga menuntut hal yang sama?

Katakanlah 10 elit parpol esok atau lusa menunjuk satu juru bicara untuk
membalas argumen-argumen SBY, apakah stasiun televisi itu akan melakukan
kebijakan yang sama? Atau akan memilih-milih yang dianggap penting saja, dan
membungkusnya di program berita biasa?

Bagaimana pula bila Ketua KPU yang akan memberikan penjelasan rinci dan
panjang lebar. Adakah ruang untuknya, sama seperti ruang untuk Presiden SBY?

Proporsionalitas tentu bukan soal durasi yang sama, tapi apakah pihak lain
sudah mendapat kesempatan untuk mengutarakan semua perspektifnya. Inilah
yang sangat diragukan bisa dilakukan secara adil oleh para pengelola
televisi. Sama meragukannya dengan apakah Metro TV bisa memberikan porsi
yang sama kepada pimpinan partai lain, selain menayangkan pidato-pidato
politik Surya Paloh yang juga politikus Golkar.

Di facebook, seorang rekan jurnalis menulis: "Kok waktu tragedi Situ
Gintung, tsunami, dan bencana lainnya, tidak ada permintaan durasi tayang
sebanyak itu dari Istana, ya?"

Ini bukan soal siapa menjadi pemilik media apa. Stasiun-stasiun televisi itu
menggunakan gelombang frekuensi yang sebenarnya adalah domain publik. Karena
itu, industri televisi diatur sedemikian rupa melalui Undang Undang
Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers), maupun Pedoman Perilaku
Penyiaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Maka, publik sangat berhak mengkritisi apa yang ditayangkan oleh
stasiun-stasiun televisi terestrial itu.

Permainan Politik Pemilik Televisi
Sulit untuk tidak menduga bahwa 'TV pool' pidato SBY adalah buah dari
patronase politik yang sedang dijalankan para bos-bos televisi yang merasa
perlu merapat ke Istana. Tekanan dari Istana agar menyiarkan ini dan itu
tidak akan terlalu banyak berpengaruh andai para pemilik media dan para elit
redaksi memiliki dignity dan independensi.

Tapi bila di antara mereka sedang mengincar proyek tertentu, atau malah
memiliki kasus hukum, maka tak heran bila layar televisi-nya dijadikan alat
tawar menawar (bargaining) untuk mencari dukungan politik.

Hubungan politik dan ruang redaksi televisi sebenarnya bukan barang baru.
Pergantian direksi TVRI selalu diwarnai kericuhan karena terjadi
tarik-menarik kepentingan hingga di DPR. Karyawan TVRI di masa Orde Baru
adalah juga kader Golkar.

Pada tahun 2003, Wakil Pemimpin Redaksi RCTI, Ivan Haris, mengundurkan diri
karena menganggap stasiun televisi itu tidak independen dengan mengangkat
pemimpin redaksi yang diduga akan mengusung kepentingan partai politik
tertentu.

Tentu saja tudingan itu dibantah berbagai pihak. Tetapi, entah berhubungan
atau tidak, sang pemimpin redaksi yang dipersoalkan itu memang diganti
setelah Pemilu 2004 usai.

Istana atau mungkin konsultan-konsultan politik di sekitarnya, barangkali
bisa berargumen bahwa pidato SBY sebagai kepala negara penting untuk
mendinginkan suasana agar tidak terjadi perpecahan politik yang mengarah
pada instabilitas. Dan nilai itu tentu jauh lebih prioritas dibandingkan
'altruisme nilai-nilai jurnalistik'.

Argumen itu adalah tafsir politik. Benarkah bangsa ini lebih teduh dan
tentram setelah pidato SBY?Atau justru makin riuh rendah dan gayung
bersambut kontroversi ini?

Tugas jurnalisme bukan mengakomodasi tafsir-tafsir politik sepihak semacam
ini dengan menyediakan durasi berapa pun yang diminta negara atau yang
mewakilinya. Jurnalisme tidak terikat dengan jargon-jargon semacam ini.

Tugas jurnalisme adalah memastikan apakah semua perspekif sudah terwakili
sehingga penilaian salah benar akan ditentukan oleh publik. Jurnalisme tidak
terikat dengan patriotisme kewilayahan NKRI melebihi, misalnya, nilai-nilai
kemanusiaan universal dan fakta-fata lapangan tentang pelanggaran HAM.

Pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran menyebut, "lembaga penyiaran harus
menyajikan informasi dalam program faktual dengan senantiasa mengindahkan
prinsip akurasi, keadilan, dan ketidakberpihakan (imparsialitas)" .

Oleh pasal 11 ditandaskan bahwa "lembaga penyiaran harus menghindari
penyajian informasi yang tidak lengkap dan tidak adil".

Sementara di Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers pasal 1 menyebut, "wartawan
Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang,
dan tidak beritikad buruk".

Saking pentingnya prinsip ini, Dewan Pers menempatkannya di pasal 1,
melebihi pasal lain. Dan tidak ada satu pun pasal dalam kedua aturan itu
yang membolehkan hal tersebut dilanggar dengan pengecualian untuk
kepentingan pemerintah atau tentara. Pengecualian hanya untuk kepentingan
publik.

Seperti halnya profesi dokter yang menolong siapa pun yang terluka akibat
perang, jurnalis tidak terikat dengan klaim-klaim politik siapa pun, baik
formal kenegaraan maupun informal pinggir jalan.

Pemberitaan yang berimbang tentu tidak berarti harus memberikan porsi durasi
yang sama, melainkan bagaimana semua perspektif telah diwakili. Namun durasi
20 menit hanya untuk satu versi, jelas mengindikasikan ketidakberimbangan
yang telanjang.

Bila presiden merasa selama ini dirinya dimarjinalkan dalam pemberitaan
seputar kisruh DPT dan tudingan kecurangan pemilu, maka ada 1001 cara untuk
merespon hal tersebut, dan tidak perlu dengan gaya Orde Baru yang mendikte
ruang-ruang redaksi televisi untuk menayangkan versinya sendiri.

Para pembisik atau konsultan politik di sekeliling SBY mestinya tahu hal ini
dan tidak justru menjemuruskan reputasi kliennya yang baru saja memengani
pemilu legislatif.

Masyarakat sedang menanti, apakah Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia
cukup bertaring untuk mempersoalkan dan menjatuhkan sanksi kepada
stasiun-stasiun televisi dalam kasus ini. Dan tidak hanya tegas dalam kasus
Thukul Arwana dengan Empat Mata-nya atau almarhum Lativi dengan program
Smack Down-nya, ***


Please add my Facebook:
Radityo Indonesia
Mediacare Indonesia


__._,_.___


media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: