18 May 2009

[media-sumut] Fw: Re: Boediono, Ekonomi Pasar dan Paham Neoliberalisme



FYI. Bagi yg msh tertarik mengikutinya...

--- On Mon, 5/18/09, Ronal Chandra <ronal_chandra@yahoo.com> wrote:

From: Ronal Chandra <ronal_chandra@yahoo.com>
Subject: [R@ntau-Net] Re: Boediono, Ekonomi Pasar dan Paham Neoliberalisme
To: RantauNet@googlegroups.com
Date: Monday, May 18, 2009, 10:15 PM

Sanak Aufa,.

Saya minta maaf kalau jawabnya semua diatas, karena di palanta ini kalau diskusi dengan sistem sisip ini akan mengakibatkan file menjadi besar dan member flat merah akan sangat terganggu.

Neo Liberalisme kalau dipandang sebagai sebuah paham tentu dia merupakan konsep yang tujuan akhirnya katanya kemamuran masyarakat dan seperti sanak sudah katakan paham Neo Liberalisme berpikiran jika semua individu berpikiran sama maka akan menghasilkan hasil yang maksimal. Setuju saya sampai sini.

Cuma Proses awal sampai tengah ini yang menyengsarakan rakyat. Paham ini seperti dilekatkan dalam ekonomi kita, seolah olah kita adalah negara maju yang mempunyai sistem baik, standar pendidikan yang baik dan asumsi asumsi lainnya baik lainnya. Dengan satu harapan insya allah akan baik nanti nya. Masalahnya sebelum hasil akhir dicapai masyarakat kita bergelimpangan, ukm bertumbangan, kebijakan pemerintah terhadap sektor ekonomi kerakyatan jauh karena fokus dan tidak punya pilihan terhadap tekanan tekanan ekonomi dari luar serta tidak hanya tekanan ekonomi, tekanan politis pun dilakukan dari luar karena begitulah textbook paham ini untuk kebijakan luar negri bidang ekonomi.

Saya setuju pemerintah harus melakukan kontrol dan intervensi, masalah nya selama ini intervensi pemerintah sangat dipengaruhi oleh tekanan politik, tekanan ekonomi yang sangat kuat dari kartel kartel ekonomi dunia yang kuat seperti imf, woldbank dan etc.

Yang akhirnya kembali hak hak dasar ekonomi masyarakat terabaikan dengan iming iming insya allah nanti akan lebih baik, nanti ...kapan ?

Privatisasi selalu punya dua bentuk tergantung pendekatan yang dilakukan. Karena privatisasi tidak harus dengan menjual keluar seandainya potensi dalam negri memungkinkan. Masalah nya potensi dalam negri tidak pernah untuk ditumbuh kembangkan.

Kemudian masalah BUMN tidak produktif ini masalah dalam negri yang harus dipecahkan secara internal dan harusnya itu sudah bisa dilakukan. Saya tidak ingin juga menampikkan corrupt nya sistem birokrasi dibangsa ini, masalahnya asing merasa diuntungkan dengan sistem corrupt bangsa ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Neo Liberalisme juga menganut pendekatan militer, intelejen dan lainnya dalam pendekatan ekonomi demi terciptanya pasar bebas yang diinginkan walaupun saya tau Neo Liberalisme melegalkan hal seperti itu.

Saya koq kurang setuju menyamaratakan indonesia dengan negara negara dengan paham Neo Liberalisme yang katanya sukses :-) Apalagi contoh contohnya yang diambil. Saya juga tidak anti Privatisasi kalau pendekatannya ekonomi kerakyatan dan dalam penentuan BUMN untuk privatisasi kita diberikan kemandirian untuk menentukan. Tapi dikita kan yang diprivatisasi BUMN sehat seperti Indosat misalnya ?

Saya koq merasa indonesia ini penerimaannya selalu lebih kecil dari pada pengeluarannya dari dulu sampai sekarang susah trus, katanya kita bangsa yang kaya ? Saya teringat waktu PLN dijaman Rizal Ramli. Datang ke pak Rizal Ramli bilang bangkrut. Hutang sudah lebih besar dari pada pemasukan. Mau pinjam uang ke bank tidak bisa karena neraca sudah minus. Datang ke negara mengemis minta subsidi kalau tidak akan merumahkan 50% pegawai nya ? Sepertinya sudah kiamat begitu Rizal ramli bilang tidak!!

Akhirnya Rizal Ramli mengatakan revaluasi seluruh asset pln karena asset pln sudah lama sekali tidak dilakukan revaluasi. Begitu Asset sudah di revaluasi maka neraca perdagangan pln kembali sehat. Namun ada masalah dari revaluasi asset ini yaitu beban pajak yang harus dibayar oleh PLN kepada negara. Kemudian Rizal Ramli melakukan negoisasi dengan Dirjen Pajak dan Mentri keuangan untuk diminta kemudahan dalam pembayaran pajak yang dicicil dalam kurun waktu tertentu.

Dalam case ini, negara justru mendapatkan penerimaan pajak walaupun tidak langsung tapi bertahap dari cara cerdas ini. PLN jadi operational kembali karena laporan keuangan (neraca) sudah kembali bisa untuk dibiayai oleh bank.

Yang salah itu Mental Ngutang bangsa ini sudah merambak dan menyusup ke semua arah, karena dibuai oleh enaknya ngutang dan menghilangkan sisi kreatif kita sebagai makhluk mulia disisi allah karena diberikan akal.

"Bagi Paham Neo Liberalisme Hutang parameter sebuah negara akuntable dan bankable."  ? he he he ini Ronalisme melihat hobi ngutang bangsa ini.

Masalah Subsidi BBM kita sudah sama sama tau, masalahnya kita lebih suka buat rakyat menjerit dari pada menyehatkan dan menutup lubang jalur distribusi yang bocor. Sepertinya kebocoran itu dipelihara.

Masalah pertamina ini juga masalah internal yang harusnya bisa dibersihkan walaupun tidak kunjung bersih. Masalahnya karena pertaminan ini mengelola sumber daya yang stretegis tekanan tekanan politik, ekonomi teramat kuat dari luar karena mereka dibiarkan menekan disebabkan posisi tawarnya yang trus diperkuat. Akhirnya pertamina merasa nyaman kerja biasa gaji gede dan produktivitas kecil. Saya koq gak enak hati kalau harus mengatakan bahwa pertamina tidak sanggup dan tidak bisa ?karena saya yakin bisa.

Bagi ambo Nasionalisme bukan masalah tolak dan terima asing. Nasionalisme adalah bagaimana negara bisa memproteksi hak hak masyarakatnya untuk berusaha tanpa ada tekanan dari mana pun.

Kesimpulan :

Kita perlu mengembangkan sebuah paham ekonomi yang dekat dengan masyarakat, yang bisa memproteksi hak hak masyarakat, mensejahterakan rakyat tanpa harus dipengeruhi oleh pihak manapun.

Coba mungkin saya kurang baca literatur, adakah dunia yang tidak memproteksi hak hak masyarakatnya ? ada INDONESIA karena kita lebih mementingkan pasar saham dari pada Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Kampung Melayu dan Pasar lainnya. Sehingga nantinya akan menjadi Mall Tanah Abang, Mall Atrium, Mall Kampung Melayu dan Mall Mall lainnya.

Salam Hormat
Ronal Chandra Rajo BUngsu (30th)
Sampai Pemilu Legislatif kemarin masih Golput.



Yang paling penting paham ini membuat peran pemerintah semakin sangat kecil kalau ingin dibilang tidak ada. Ketika sudah masuk ke dalam sistem Neo Liberalisme akhirnya semua sulit keluar dan masyarakat tidak terproteksi hak hak dasarnya.



--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
.
From: chauft <chauft@gmail.com>
To: RantauNet@googlegroups.com
Sent: Monday, May 18, 2009 8:05:53 PM
Subject: [R@ntau-Net] Re: Boediono, Ekonomi Pasar dan Paham Neoliberalisme

Kalo boleh ikut menjawab (sepengetahuan ambo):

" Dalam kaidah ekonomi Neo Liberalisme menginginkan berkurang nya atau tidak ada lagi intervensi pemerintah dalam ekonomi suatu negara. Neo Liberalisme menyerahkan mekanisme ekonomi kepada Mekanisme pasar dan pasar bebas adalah tujuannya."


Sebagaimana aliran utilitarian yang lain, tujuan akhir dari semua aliran termasuk neoklasik (ambo lebih suka pake istilah iko daripada neolibneralisme) adalah maksimisasi kemakmuran masyarakat. Yang berbeda antara aliran neoklasik dan aliran lainnya adalah bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Aliran neoklasik percaya bahwa semua individu adalah rasional, mereka berusaha untuk memaksimisasi utilitasnya dia masing masing. Kalo semua individu berprilaku seperti ini, maka hasil yang di peroleh dari mekanisme pasar adalah hasil yang paling optimum dan efisien.

Jadi market itu cuma tujuan tengah kok :-)

Intervensi pemeintah masih dibutuhkan untuk menjamin bahwa mekanisme pasar ini dapat berjalan dengan benar dan melalukan intervensi langsung di hal hal yang pasar tidak bisa bekerja dengan baik (masalah distribusi, lalu masalah polusi, etc). Salah satu intervensi dari pemerintah adalah kepastian hukum dan kelembagaan lainnya.

Jadi intervensi pemerintah masih perlu kok

"Privatisasi dan menyerahkan kebijakan ekonomi pada pasar dalah ciri khas dari paham ini. Paham Neo Liberalisme yang sekarang sedang sakit dan hampir mencapai kehancurannya dianut oleh negara negara pasar bebas dunia." 


Banyak BUMN (bekas BUMN) yang tidak efisien. Alih-alih dapat dijadikan sumber pemasukan negara, negara harus terus melakukan subsidi agar perusahaan ini masih tetap ada (tidak merugi). Pada saat yang bersamaan, karena mereka tidak efisien dan produktif, banyak project pemerintah yang di lakukan oleh BUMN (bekas BUMN) dengan nilai proyek yang terlalu tinggi (kalo diabndingkan dengan proyek yang dikasih ke swasta. Put corrupsion and bribe aside). Yang terjadi adalah kita, masyarakat indonesia, yang pada akhrinya harus "mengsubsidi" BUMN yang tidak efisien ini (salah satu sumber uang pemerintah adalah pajak kan? )

Sedangkan BUMN yang produktif (baca pertamina) malah selalu jadi sapi perahan pemerintah. Akhirnya mereka malah menjadi makin tidak efisien. (masih ingat kan hutang yang di lakukan oleh Ibu Sutowo ketika menjadi dirut pertamina tahun 70-an). Pemerintah akhirnya bayarin hutang itu beserta bunganya  (kalo ndak salah,utangnya pertaminan ini baru lunas sekitar tahun 1999 atau 200 awal. Butuh literatur lainnya)

Didalam dunia akademis. beberapa riset empiris membuktikan bahwa setelah privatisasi, perusahaan tersebut menjadi lebih efisien dan produktif. Profit dari perusahaan itu menjadi lebih besar. (contoh :
Konings, Joseph. ; Van Cayseele, Patrick. and Warzynski, Frederic "The Effects of Privatization and Competitive Pressure on A firm' Price-Cost Margins: Micro Evidence from Emerging Economies." Review of Economics and Statistics, 87 (2005), 124-134 " )

Pertanyaannya adalah :  Buat apa pemerintah mengsubsidi/menalangi BUMN BUMN yang tidak sehat ini? Selama perusahaan itu bukan perusahaan strategis, kenapa tidak di privatisasi? .Kenapa pemerintah tidak fokus di penanggulangan kemiskinan, subdisi buat orang miskin?

Biarkan itu dimiliki oleh swasta, biarkan mereka menjadi lebih efisien dan produktif. Ketika mereka menjadi lebih efisien atau produktif, negara juga akan mendapatkan untung dari pajak atau dari dividen dari kepemilikan saham negara yang masih tersisa (kalo ada).

"Boediono mungkin berhasil membayar seluruh hutang indonesia pada IMF dengan membuat hutang baru di dalam negri dan luar negri sehingga rasio hutang dalam negri indonesia trus bertambah secara tidak rasional.

Kalo penerimaan negara melebihi semua pengeluaran negara sih, utang ndak bakal ada. Utang itu adalah implikasi logis dari defisit negara ini. Sebenarnya ada alternatif lain untuk membiayai defisit ini : SUN (surat utang negara) atau cetak uang.

SUN itu adalah Surat Utang negara yang di jual ke pasar obligasi. Suka bunganya harus kompetitif di pasar. Kalo suku bunganya kecil, tidak ada yang mau untuk beli SUN. Sedangkan alternatif cetak uang sudah tidak mungkin karena dua alasan. Yang pertama karena  Bi sudah independent dan yang kedua efek inflasi dari cetak uang.

Akhirnya alternatif pembiayaan defisit cuma : SUN atau utang ke WB atau lembaga internasional lainnya. Dua duanya utang. Yang berbeda adalah besar bunganya dan siapa krediturnya.  Utang ke WB biasanya bunganya lebih kecil dan temponya kebih panjang (soft loan) dibandingkan dnegan utang ke swasta. Jadinya pilihan utang ke WB atau lembaga internasional itu adalah pilihan yang paling rasional. 
 
"Bagi Paham Neo Liberalisme Hutang parameter sebuah negara akuntable dan bankable."

Ambo ndak tau, iko sumbernya darimana> :-). Bisa kasih referensi, kayak buku atau apa lah?

"Saat harga BBM melambung tinggi, maka mekanisme pasarnya adalah "Menghapus subsidi dan membiarkan harga BBM mengikuti harga spot international" Sehingga daya beli masyarakat yang yang rendah ini dipaksa kan untuk membeli."


Hmm. Kalo soal kenaikan harga BBM, udah banyak yang ngasih penjelasan kan yah. Subsidi itu sebaiknya cuma buat orang miskin. Bukan buat orang kaya yang punya 2 atau3 mobil. Nah pengguna BBM itu kebanyakan sapa sih? Apa orang yang memiliki motor yang bensinnya 1 : 20 atau mobil yang bensinnya 1: 10 atau 1 :5?  Ndak mungkin jumlah subsidi yang diterima oleh orang yang punya mobil (yang boros), 1 : 10 atau 1:5 lebih besar daripada orang yang punya motor buntut 1 : 20. Kalo pake logika ini, yang banyak nerima subsidi adalah orang kaya yang punya banyak mobil boros.  Jadi adalah masalah target yang salah dalam subsidi BBM ini. 

Makanya, ketika BBM subsidinya dikurangi, pemerintah punya dana yang lebih buat dialokasikan ke subsidi yang langsung dinikmati oleh orang orang yang memang berhak untuk menerimanya.

Kalo ada permasalahan dalam pemberian subsidi baik langsung ke individu atau melalui program lainnya, yang disalahkan bukan subsidinya dunk. tapi administrasi pelaksanaannya.

" Saat hasil bumi indonesia yang kaya ini perlu di olah dengan baik, maka mekanisme pasarnya adalah "Undang asing yang lebih mampu untuk mengelola dengan baik dan biarkan lokal trus menjadi pembantu di negri sendiri" Sehingga tidak aneh dari hampir 900rb barel produksi minyak kita per hari yang mampu diproduksi oleh pertamina tidak sampai 200rb barel perhari. Bagaimana kemandirian bangsa ini bisa terjadi ?"


Kalo soal Freeport emang ada masalah. Kalo masalah KK emang ada masalah. Itu harus dirundingkan lagi. Kalo masalah kenapa ndak diserahkan ke Pertamina. Hmm. Pertaminannya efisien dan produktif ndak? Jangan sampai jumlah pendapatan pemerintah berkurang dari potensinya cuma karena proyek diberikan ke pertamina yang tidak efisien.

Kalo pertaminan efisien, kan pertaminan bisa bidding ketika ada lelang sumber minyak. Kalo yang menang adalah shell atau petronas, selama ini lelangnya jujur, berarti ada yang salah di pertamina. :-).

Kembali, subsidi lah yang orang yang tepat. Bukan perusahaan besar kayak pertamina :-)

"Karena Nationalisme dan Kemandirian suatu bangsa adalah harga mati demi terciptanya masyarakat indonesia yang mandiri."

kalo masalah mandiri sepakat. Ambo sepakat bahwa kita harus mandiri dan bisa bersaing dengan duani internasional. Bukan mandiri dan cuma bisa menang di rumah sendiri (itu pun karena dibantu ama wasit) :-).

Bagi ambo nasionalisme bukan masalah tolak asing, atau tolak pasar. Itu (nasionalisme) adalah implikasi logis dari keberhasilan negara menjamin kesejahteraan semua orang. :-). Menjamin kebebasan bagi siapapun utnuk berusaha dan menjamin adanya jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu berusaha atau kalah dalam persaingan itu (orang miskin). 

Mohon di koreksi kalo ada salah

Wassalam


Aufa 

NB : Ambo bukan tim sukses SBY-Boediono atau Kalla-Wiranto ataupun Mega-Prabowo

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~




__._,_.___


media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: