26 September 2009

Bls: [media-sumut] HMP: MUNAS GOLKAr untuk bangsa



Ini baru gebrakan untuk control pada pemerintah yang berlangsung.....semoga sukses Munas Golkar....
dapat memilih putra bangsa yang terbaik untuk memimpin partai dan mengembalikan marwah parati Golkar di mata rakyat di puncak kepemimpinan.
Salam kemenangan.

--- Pada Kam, 24/9/09, Hutomo For Golkar <hutomoforgolkar@yahoo.com> menulis:

Dari: Hutomo For Golkar <hutomoforgolkar@yahoo.com>
Judul: [media-sumut] HMP: MUNAS GOLKAr untuk bangsa
Kepada: mediacare@yahoogroups.com, media-jakarta@yahoogroups.com, media-bali@yahoogroups.com, media-jabar@yahoogroups.com, media-jatim@yahoogroups.com, media-jateng@yahoogroups.com, media-jogja@yahoogroups.com, media-sumut@yahoogroups.com, Media_Nusantara@yahoogroups.com, alfaqirilmi@yahoo.com, tionghoa-net@yahoogroups.com, kmnu2000@yahoogroups.com, mayapadaprana@yahoogroups.com, tamansiswa2002@yahoogroups.com
Tanggal: Kamis, 24 September, 2009, 6:19 AM

 

Koran JAWA POS, 23 September 2009 Halaman 6

 

MUNAS GOLKAR UNTUK BANGSA

Oleh: HUTOMO MANDALA PUTRA[i]

 

Perjalanan bangsa telah sepakat memilih sebagai negara demokrasi, namun dalam prakteknya, demokrasi menjadi ajang menyengsarakan rakyat. Demokrasi baru slogan semata. Sementara itu, bangsa menghadapi permasalahan serius, diantaranya: Kesemrawutan Sistem Ketatanegaraan. Praktek politik kepartaian dalam sistem kenegaraan yang semrawut telah menyebabkan Partai-partai dilanda krisis kepercayaan rakyat. Hal itu disebabkan karena partai-partai gagal/ tidak mampu menampung aspirasi rakyat, gagal merespon keadaan yang mendesak, serta tidak mampu menawarkan solusi buat masa depan, yang terjadi malah praktek dagang sapi, sehingga berkembang budaya transaksional dan partai bukan lagi sebagai kendaraan transformasi (perubahan) nasib rakyat ke arah yang lebih baik. Contoh adalah pemilu yang lalu terbukti amburadul.

 

Pemilu Tanpa Logika Kedaulatan Rakyat

Di dunia ini, negara demokrasi memiliki dua (2) model yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Ada juga yang campuran seperti Perancis, namun penggabungannya tetap mentaati azas logika kedaulatan rakyat yang tidak boleh didistorsi. Sementara Indonesia mencampur-adukkan keduanya, sampai alur logika pertanggung- jawab kedaulatab rakyat tidak jelas. 

Dalam sistem parlementer, program yang "dijual" dalam kampanye Pemilu adalah program partai. Program partai pemenang Pemilu otomatis dijadikan program kerja pemerintah. Karena dalam Pemilu yang dipilih rakyat adalah partai, maka partai pemenang Pemilu yang membentuk Kabinet (kecuali tidak menang mutlak yaitu 50%+1, maka kabinet yang dibentuk koalisi, agar dukungan suara di DPR menjadi mayoritas). Maka dalam sistem parlementer Ketua Partai otomatis menjadi calon Perdana Menteri. Karena mandat kedaulatan rakyat diserahkan kepada partai, maka pengurus partai berhak mencopot anggota DPR ditengah jalan bila menyimpang dari kebijakan partai.

Sebaliknya dalam sistem presidensial, program yang ditawarkan dalam kampanye adalah program sang Calon Presiden (bukan Program Partai). Program Calon Presiden terpilih otomatis dijadikan program pemerintah. Dalam Pemilu sistem presidensial rakyat langsung memilih Calon Presiden, maka yang membentuk kabinet adalah Presiden Terpilih. Karena datangnya legitimasi langsung dari rakyat, maka calon independen pun dalam sistem presidensial juga diakomodasikan.  Dalam sistem presidensial kabinet yang dibentuk adalah Kabinet Ahli (Zaken), bukan kabinet partai apalagi gabungan partai warna-warni. Wajar pula  dalam sistem presidensial dimanapun tidak dijumpai Ketua Partai dicalonkan menjadi Calon Presiden (Kecuali di Indonesia).

            Juga dalam sistem perwakilan, pada sistem parlementer dalam Pemilu rakyat memilihnya tanda gambar partai, maka status anggota DPR adalah wakil partai. Sebaliknya pada sistem presidensial, dalam Pemilu rakyat memilihnya tanda gambar Calon Anggota DPR, bukan gambar partai. Maka anggota DPR dalam sistem presidensial adalah wakil Rakyat, bukan wakil partai.  

Sedang  dari urut-urutan siklus kepemimpinan nasional, dalam  sistem parlementer Anggota DPR dipilih lebih dulu, baru membentuk pemerintahan. Dan sebaliknya dalam sistem presidensial, pemilihan Presiden dulu, baru Pemilu anggota DPR. Jadi, masing-masing model punya sejarahnya sendiri, serta punya alasan dan logika sendiri yang tidak bisa dicampuradukkan tanpa logika.

 

PARTAI CALO POLITIK SAH BERDASAR UU

            Bagaimana dengan di Indonesia? Demokrasi kita semrawut, tak terkecuali soal Pemilu. Lihat saja Pemilu Legislatif yang lalu. Apa dasar bagi rakyat untuk menjatuhkan pilihan? Bila alasannya memilih program partai, sudah tentu itu bohong, karena dalam sistem presidensial yang dijadikan program kerja pemerintah adalah program sang Calon presiden pemenang Pemilu, bukan program partai. Dalam kampanye Pemilu yang lalu, partai-partai telah mengobral janji. Bukankah itu adalah pembodohan dan  pembohongan publik namun sah secara konstitusi?

Bila alasan Pemilu Legislatif untuk memenuhi amanat UUD,  karena  diamanatkan Calon Presiden harus diajukan oleh Partai atau gabungan Partai, mari kita cermati apa yang telah terjadi pada Pileg yang lalu: Siapa sosok yang  dicalonkan oleh masing-masing Partai? Disini terjadi kebingungan. Beberapa partai lama mencantumkan sejumlah wajah capres yang diusungnya, karena tidak mau ketinggalan bag-bagi kekuasaan. Model arisan kekuasaan ini membuat rakyat jadi tambah bingung.  Ada partai yang berani menyebut nama satu orang capres, namun apakah dijamin bahwa partainya bisa melewati batas  minimal perolehan suara 20% kursi di DPR atau 25% suara sah di Pemilu? Kalau tidak mencapai 20% berarti suara rakyat yang memilih partai tersebut karena alasan capresnya menjadi hilang.

Kesimpulannya, Pemilu yang kita laksanakan tak ubahnya menempatkan Partai-partai sebagai CALO. Karena dasar rakyat memilih tidak ada. Program bukan. Capres bukan. Artinya rakyat menyerahkan suaranya, tanpa dasar, kepada partai, sebagai CALO POLITIK, untuk "dagang sapi" dalam mencari Capres. Maka, wajar dan sah secara hukum kalau partai-partai terlibat dalam "politik uang" untuk mendapatkan harga tawar yang tertinggi dari para Calon Presiden. Jadi semacam Capres dagangan saja.

  

 

Munas GOLKAR jadikan momentum perubahan

Munas Partai Golkar harus menjadi momentum untuk melaksanakan perubahan yang mendasar dan komprehensif. Salah satunya adalah memformat ulang sistem kenegaraan secara keseluruhan termasuk persoalan Pemilu. Perubahan tersebut tidaklah mungkin akan datang dari tatanan yang ada saat ini.  Untuk itu diperlukan tampilnya Kandidat Ketum Golkar yang memenuhi  5 persyaratan, yaitu: Pertama, punya Solusi untuk menghentikan keterpurukan. Kedua, punya "Platform" atau Paradigma  Baru untuk mengubah sistem kenegaraan dari otoriter menjadi demokrasi. Sistem yang menjamin kedaulatan rakyat tidak menjadi mainan dan dagang sapi. Ketiga, punya keberanian lebih, termasuk berani berbuat salah sekalipun untuk menghadirkan kebenaran karena selama ini terbelenggu sistem hukum yang ada. Keempat, punya integritas pribadi yang tinggi yang telah dibuktikan melalui proses hukum nasional maupun internasional yang berlaku. Dan Kelima, Sosok yang tidak bermasalah atau bagian masalah yang sedang dihadapi bangsa, sehingga Partai Golkar tidak terbawa dalam keruwetan masalah pribadi yang akan menghancurkan partai. Mari kita mulai dari Partai Golkar. Insya Allah akan saya wujudkan apabila saya diberi amanah dalam Munas Oktober mendatang.



[i] Hutomo Mandala Putra calon Ketum Golkar pada Munas Oktober 2009, dan sepakat membangun NEGERI MERAK (MEngutamakan RAKyat)




Lebih aman saat online.
Upgrade ke Internet Explorer 8 baru dan lebih cepat yang dioptimalkan untuk Yahoo! agar Anda merasa lebih aman. Gratis. Dapatkan IE8 di sini!

__._,_.___


media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: