19 September 2009

[media-sumut] HMP: MENGAPA SAYA TERPANGGIL?



Koran Seputar Indonesia, 16 September 2009 Hal 6

MENGAPA SAYA TERPANGGIL?

HUTOMO MANDALA PUTRA (*)

 

Perjalanan bangsa telah sepakat memilih sebagai negara demokrasi, namun dalam prakteknya, demokrasi menjadi ajang yang menyengsarakan rakyat. Demokrasi baru slogan semata. Seharusnya demokrasi adalah alat mencapai kesejahteraan rakyat. Sementara itu, bangsa menghadapi permasalahan serius, diantaranya: Kesemrawutan Sistem Ketatanegaraan, Ancaman disintegrasi negara, Rekolonialisasi Ekonomi, Kesenjangan pertukaran barang dan jasa, Kelemahan jiwa wirausaha dan krisis kepercayaan diri, Kelemahan kelembagaan politik, sosial, hukum, dan kerusakan moral sebagian elit bangsa, serta ketergantungan asing, Tidak tanggap dalam menyikapi globalisasi dengan segala aspeknya.

 

Perjalanan saya, boleh dibilang, telah mengalami segala macam suka duka kehidupan yang menempa saya untuk menemukan berbagai makna hidup dalam perjalanan itu. Pergaulan saya dengan berbagai kalangan masyarakat membuat saya tidak bisa berdiam diri apalagi dengan semua berkah karunia YME yang telah saya terima. Apa nanti jawab saya ketika menghadap yang Maha Kuasa? Disini saya ingin berbagai secuil perjalanan hidup saya.

 

Saya ingin melihat para petani dan nelayan hidup mandiri berkecukupan, tanpa dikejar hutang dan mempunyai cukup tabungan untuk mendidik anak-anaknya. Ketika sakit haruslah mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Para petani dan nelayan haruslah mendapat jaminan harga penjualan hasil panen atau tangkapan yang tidak eksploitatif. Serta dalam waktu luang memiliki pekerjaan sambilan yang bisa untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

 

   Struktur dunia usaha harus ditata ulang. Apa peran pemerintah dan apa peran swasta. Selama ini belum dirumuskan secara tegas, sehingga tatanan yang terbentuk begitu liar dan semrawut, yang akhirnya melahirkan model  kapitalisme tidak bernurani bahkan brutal. Seluruh rakyat kita adalah pengusaha, entreprenuer yang tangguh. Sementara negara belum bisa menghidupi rakyatnya, para pengusaha dan enterpreneur di berbagai sektor harus bersaing dengan BUMN raksasa untuk memenangkan suatu bisnis.  Lihat saja kontraktor swasta melawan Hutama Karya (HK), PP, WIKA, dll yang modalnya besar, dari negara lagi. Ironi negara melawan rakyat dalam praktek bisnis sehari-hari semacam ini, merupakan pemandangan yang tidak pernah digugat dan dipertanyakan kembali.

 

      Pertanyaan besar dan mendasar dari bangsa ini harus kembali dibuka kepada rakyat, agar kemana negeri ini mau dibawa menjadi jelas kepada kita semua. Bukan solusi tambal-sulam, compang-camping. Sementara roda globalisasi yang tidak bisa berhenti, ia banyak mendatangkan peluang yang sangat besar bila kita bisa mensikapinya dengan bijak, namun bila sebaliknya ia  akan memporak-porandakan bangsa ini. Itu pasti.  Kita harus tegas memilih, apakah sebenarnya negara kita ini menganut paham otoriter seperti China, dimana semua hal  diurus negara dan semua rakyat adalah pegawai negara yang dijamin kesejahteraannya secara merata dan adil, yang diserahkan kepada BUMN sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Ataukah negara kita adalah negara liberal dimana negara hanya sebagai regulator dan protektor dan tidak ikut bermain dalam praktek bisnis secara langsung, melainkan mendukung dan melindungi kepentingan serta memasarkan produk-produk para pengusaha ke seluruh dunia. Atau seandainya memilih "quasy-liberal" maka harus jelas pembagian sektor mana yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan sektor mana saja yang menjadi lahan usaha bagi swasta (Rakyat).

Sektor informal yang digusur-gusur atas nama kebersihan terus menjadi pemandangan kota yang tidak akan punah. Pasar-pasar tradisional yang kumuh, becek dan berjejal dengan manusia adalah pusat putaran uang yang luar biasa besar tapi tidak pernah mendapat perhatian pemerintah yang tidak punya jiwa wirausaha. Mayoritas rakyat semacam ini sama sekali tidak pernah mendapatkan dukungan apapun, kebijakan ("policy") pun tidak ada yang mendukung mereka. Tapi toh  mereka masih tetap "survive" walaupun harus berganti-ganti profesi dari satu waktu ke waktu yang lain untuk bertahan hidup. Jiwa wirausaha dan daya juang hidup yang luar biasa selalu memberi mereka jalan keluar walau dalam kesengsaraan.

Saya ingin melihat sektor informal (pengusaha kaki lima) yang telah terbukti menjadi penyelamat di saat krisis ekonomi, mendapat perlakuan yang terbaik, mendapat dukungan kebijakan dan fasilitas umum yang diperlukan untuk menjalankan usaha.  Kaki lima adalah contoh yang tepat dari sistem masyarakat organis ala Fritjof Capra. Belanja pagi hari langsung dimasak dan langsung dijual, sehingga "fresh" (segar), tidak perlu kulkas jadi hemat energi, ongkos ahli dan manajemen tidak dihitung jadi murah, mereka cuma numpang ikut makan dan hidup untuk kebutuhan dasar keluarga. Eksistensinya tidak tergantung kepada kebijakan ekonomi makro, jadi daya tahannya terhadap krisis terbukti.. Tidak cengeng dan tidak pernah menyusahkan, malah sering dikejar-kejar Tibum tanpa rasa kemanusiaan. Itupun masih terus bertahan.

Saya ingin sekali melihat anak-anak kita, remaja kita bersemangat untuk belajar, bukan bosan untuk pergi ke sekolah, apalagi banyak terjadi tawuran antar sekolah,  diantaranya karena kurikulum yang sudah usang, tidak menarik dan tidak relevan dengan perubahan jaman. Sementara itu, mafia pencetakan buku dan alat-alat sekolah yang sudah mengakar dan sulit digusur sehingga sulit untuk memperbaharui kurikulum. Mafia semacam inilah yang mendikte program-program Departemen. Demikian juga di Departemen lainnya. Misalnya di Departemen Pertanian, pengadaan bibit dilakukan secara tersentral lantas dihibahkan gratis kepada Daerah-daerah, sementara itu daerah diminta untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda. Maka, lengkaplah kesemrawutan itu.

Kerusakan negeri ini sesungguhnya bukan pada rakyat, tetapi pada sebagian elite. Saya yakin, rakyat cerdas. Yang tidak cerdas adalah para elite yang memaksakan kehendak dengan mengatakan rakyat belum maju, berpendidikan rendah dan bodoh. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya ingat pidato pemimpin gerakan feminis di Amerika Utara, yang seorang pelacur, dia katakan: "Sesungguhnya yang pantas disebut PELACUR itu adalah para politisi dan elit penguasa yang telah menyebabkan kami bernasib seperti ini akibat kebijakannya yang bodoh. Setidaknya kalau kami, para pelacur, komoditinya jelas, sedangkan para politisi dan elit penguasa komoditinya berupa kebohongan publik, menjual kemiskinan, dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, seolah tidak ada masalah dan bukan kesalahan mereka, bahkan sering menyalahkan jaman. Bangsa ini sudah memilih jalan demokrasi, maka secara konsisten harus diwujudkan bahwa pemerintah bukan penguasa, melainkan pelayan rakyat. Mari kita mulai. Saya akan mulai dari Partai Golkar bila saya diberi amanah dalam Munas nanti.

(*) Kandidat Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas 4-8 Oktober 2009




__._,_.___


media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: