14 September 2009

[media-sumut] MENGAPA ORANG INGIN MENJADI WALIKOTA

MENGAPA ORANG INGIN MENJADI WALIKOTA

walikota bijaksana membicarakan konsep nyata tentang bagaimana cara mensejahtrakan rakyat,
walikota biasa cuma bicara soal kemenangan, walikota bodoh hanya memikirkan berapa modal yang harus dikeluarkan dan berapa hasil yang akan didapat nanti (caroline pintauli purba, 2009)


Pendahuluan
Tulisan ini dibuat sebagai bahan pemikiran awal bagi masyarakat dalam menyongsong Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2010. Seiring dengan berlangsungnya Pilkada tahun depan, tentunya akan semakin banyak pemikiran lain yang muncul dalam rangka menyempurnakan bahan ini.
Ada banyak hal, termasuk perubahan, penambahan, penyisipan dan penghapusan pasal dan ayat dalam undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada 2010, yang harus dicermati masyarakat dan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Tulisan ini hanya menyoroti beberapa bagian yang signifikan.
Disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah poin b dan c :
1. Bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.
2. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan. Sehingga pasal 56 ayat 2 menyatakan, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah : pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Pasangan calon perseorangan inilah yang kerap disebut sebagai pencalonan melalui jalur independen.

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa hal yang memotivasi atau mendorong atau seolah-olah mempermudah seseorang berkeinginan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sehingga akhir-akhir ini kita sering mendengar nama-nama bermunculan sebagai bakal calon atau disebut-sebut sebagai calon, ataupun sudah memproklamirkan diri baik secara halus maupun terang-terangan, yaitu :
a. Undang-undang Pemerintahan Daerah menjamin peluang yang sama bagi semua warga negara untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah melalui jalur independen, asal memenuhi persyaratan (baca: persyaratan administratif)
b. Dihapusnya pasal 59 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 tentang tentang kewajiban partai politik atau gabungan partai politik membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
c. Trend Politik Pencitraan yang saat ini cukup berhasil menjadi strategi meraih kemenangan pemilu 2009
d. Trend politik uang yang kini menjadi alat memperlancar terpilihnya legislatif dalam pemilu 2009, mendorong beberapa orang yang mencoba maju tanpa konsep, kecuali hanya bermodalkan uang atau dukungan massa atau dukungan dari keluarga/kerabat yang menduduki jabatan penting.
e. Merasa memiliki dukungan massa yang banyak, berada dalam sebuah organisasi besar, sehingga merasa cukup kompeten maju menjadi calon kepala derah/wakil kepala daerah
f. Merasa sudah banyak berbuat untuk masyarakat atau merasa sebagai tokoh masyarakat yang populer, biasanya merupakan motivasi dari pejabat yang saaat ini duduk dalam struktural pemerintahan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
g. Merasa tertantang untuk mencoba kursi eksekutif (dengan modal dana, jabatan, popularitas, dukungan pemilih sebelumnya) padahal mereka sudah memenangkan atau menduduki kursi legislatif
h. Sebagai loncatan atau pengalihan pekerjaan karena gagal di pemilu 2009
i. Motivasi untuk melanggengkan kekuasaan untuk kedua kali, bagi kepala daerah yang masih menduduki jabatan kepala daerah.
j. Dihapuskannya pasal 58 ayat l tentang : "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" akan makin memudahkan para calon yang punya skandal perselingkuhan, pemakai narkoba dan tindakan tercela lain untuk mencalonkan diri.
k. dan lain sebagainya
Keberlangsungan pembangunan, perubahan kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya menjadi poin utama bagi seorang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun tidak dapat dipungkiri ada banyak tujuan lain yang menyertai majunya seseorang atau pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik merupakan tujuan pribadi, kelompok maupun golongan.
Dalam politik hal ini menjadi suatu kewajaran, bahwa dukungan kelompok dan golongan akan berpengaruh terhadap rasa percaya diri seorang bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Seorang politisi yang baik akan bertarung dengan cara bersih dalam meyakinkan pendukung atau pemilihnya bahwa keinginan mereka sejalan.
Namun penulis juga ingin mengingatkan ada beberapa poin umum yang harus diketahui dan diurus oleh seorang kepala daerah/wakil kepala daerah dalam konteks sebagai pemimpin daerah. Seringkali calon kepala daerah terjebak hanya memikirkan cara meraih kemenangan semata, tanpa memiliki konsep ril untuk kemudian dilaksanakan. Pada akhirnya seolah visi, misi, program yang dipaparkan : menjadi bahan arsip lembaran negara yang sampai akhir masa jabatan tidak pernah diukur keberhasilannya. Dan yang paling memprihatinkan, masyarakat pun lupa dengan konsep tersebut.
Berbicara mengenai Pemerintahan Daerah maka ada 2 (dua) unsur yang termasuk di dalamnya, yaitu Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan ketika disebut Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Kepala Daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, meliputi :
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. penyediaan sarana dan prasarana umum
e. penanganan bidang kesehatan
f. penyelenggaraan pendidikan
g. penanggulangan masalah sosial
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan
i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
j. pengendalian lingkungan hidup
k. pelayanan pertahanan
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m. pelayanan administrasi urusan pemerintahan
n. pelayanan administrasi penanaman modal
o. peyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
p. urusan wajib lainnya yang diamantkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menjawab pertanyaan ini, mungkin kita harus kembali pada fakta dan kondisi pemerintahan daerah (DPRD dan Walikota Siantar) hasil pemilu 2004 dan pilkada 2005 lalu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dihadapkan pada kenyataan, bahwa janji yang diucapkan para legislatif dan eksekutif pada masa kampanye, ternyata tidak sesuai dengan harapan.
Untuk Pematangsiantar, cukup banyak kebijakan yang justru menjadikan masyarakat merasa tidak puas karena aspirasinya tidak terwakilkan, timbulnya persoalan ketidakadilan, termasuk soal ketidakjelasan pemakaian anggaran belanja daerah, adanya konflik antara legislatif dan eksekutif, sehingga menjurus pada pro-kontra yang menjalar kepada konflik masyarakat.
Rusaknya kerjasama antara Kepala Daerah dan DPRD mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kota, yang pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat. Padahal undang-undang mengamanatkan kepala daerah harus mampu bekerjasama dengan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah dan penyusunan APBD. Yang terjadi selama ini adalah kedua lembaga ini malah merasa yang paling benar, merasa paling bersih dan saling memojokkan sehingga akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan dan menurunkan kewibawaan di mata masyarakat.
Oleh karena itu masyarakat perlu pro aktif dalam menilai keberadaan dan menelusuri rekam jejak (track record) para bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Jangan hanya karena memenuhi syarat administratif, sesama suku, anak pejabat, mantan pejabat, punya modal uang yang banyak, tokoh masyarakat, karena terkenal, karena berpengaruh, karena suka memberi bantuan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas calon tersebut dan yang terlebih lagi keberpihakan kepada masyarakat.
Masyarakat juga perlu menyusun sendiri indikator penilaian yang bisa dipakai, yang perlu didiskusikan secara sadar dan rutin dalam kelompok-kelompok maupun komunitas, agar tidak mengakibatkan salah pilih. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah :
a. Aspek Kerelaan Berkorban: calon yang berpindah dari legislatif ke eksekutif tanpa mau mundur dari jabatan sekarang, selain mengkhianati amanat rakyat pemilihnya, juga tidak akan fokus kepada rakyat karena mencederai proses demokrasi. Calon seperti ini hanya mengejar posisi jabatan dan tidak mau berkorban karena jika kalah tidak akan rugi apa-apa (bisa kembali menjadi legislatif karena undang-undang memungkinkan hal itu). Selain itu akan sulit melacak apakah dana dan fasilitas yang dipergunakan selama masa pencalonan bersumber dari pribadi atau fasilitas negara.
b. Aspek Program yang ditawarkan: bagaimana merinci program secara jelas dan terukur, termasuk di dalamnya proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan program, sehingga program bukan sekedar khayalan atau program tidak sampai ke rapat musyawarah perencanaan pembangunan kota kerena dimanipulasi. Hal ini biasa dilakukan pejabat korup yang sekedar menyusun daftar program tanpa peduli apakah berguna bagi masyarakat
c. Aspek cara menyelesaikan konflik : mewaspadai bakal calon kepala daerah yang masih meninggalkan konflik atau yang sering meyelesaikan konflik dengan kekerasan (bukan dengan mekanisme undang-undang) sebab konflik akan tetap terbawa di masa mendatang dan menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan uang.
d. Aspek Pengalaman Mengelola Keuangan: termasuk di dalamnya bagaimana cara mendisribusikan dana menurut skala prioritas, efektif dan efisien untuk sarana kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat miskin, pengawasan keuangan dan evaluasi pembiayaan. Informasi pribadi ini bisa dicari dari berbagai sumber yang pernah berhubungan dengan calon. Calon yang hanya sekedar tukang membagi-bagikan uang akan cenderung menyelewengkan keuangan karena mudah didapat mudah disebar.
e. Aspek Profil : berani, cerdas, jujur, pro rakyat dan bersih dari KKN bukan sekedar populer dan banyak uang. Orang yang banyak uang namun tidak cerdas cenderung menggampangkan persoalan dengan politik suap.
f. Aspek Anti Diskriminasi : memperhatikan segala lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, golongan dan ras. Kecenderungan untuk membela suku, agama, golongan dan ras ada dalam setiap pribadi, namun menjadi kepala daerah adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Demikian pemikiran penulis sebagai bahan awal dalam menilai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Tentunya akan semakin banyak masukan dan pemikiran dari berbagai komponen masyarakat yang akan menyempurnakannya.
Semoga Siantar memiliki pemimpin yang bijaksana.


Caroline Pintauli Purba.
Penulis adalah mantan anggota KPUD Siantar periode 2003-2008
Sekarang menjabat direktur bina insani
www.binainsani.net


***


------------------------------------

media sumutYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/media-sumut/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/media-sumut/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:media-sumut-digest@yahoogroups.com
mailto:media-sumut-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
media-sumut-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

No comments: