22 September 2009

[media-sumut] Re: [mediacare] Mendagri Kaget Hukum Rajam



 
 
----- Original Message -----
From: sunny
Sent: Monday, September 21, 2009 2:07 PM
Subject: [mediacare] Mendagri Kaget Hukum Rajam

 

Rfleksi : Mugkin Mendagari sering di rajang  dan oleh karena itu beliau kaget pada  hukum rajam.
 
 
 
Mendagri Kaget Hukum Rajam
Berlaku di NAD
edisi: 18/Sep/2009 wib
JAKARTA, BANGKA POS -- Menteri Dalam Negeri Mardiyanto tak menduga rapat paripurna lima masa Persidangan Paripurna IV Tahun 2009 DPR Aceh, Senin (14/9) lalu, secara bulat mengesahkan pengesahan rancangan qanun hukum jinayat atau perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Apalagi, salah satu bentuk hukuman yang disahkan adalah hukuman rajam hingga meninggal dunia bagi pelaku zina yang terbukti dan sudah memiliki pasangan resmi atau menikah (pasal 24). "Kita juga tidak menyangka kalau seperti itu," kata Mendagri Mardiyanto usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9).

Pengesahan rancangan qanun hukum jinayat atau perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam adalah satu dari lima putusan yang dihasilkan. Selain mengesahkan rancangan qanun hukum jinayat dan hukum acara jinayat, sidang paripurna yang dipimpin Tengku Zainal Abidin (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) itu juga mengesahkan rancangan qanun lain, yaitu qanun penanaman modal, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak, dan wali nanggroe.

Mardiyanto mengaku, pembicaraan dengan Kepala Daerah Nanggroe Aceh Darussalam telah dilakukan. Dan hasilnya, baik Gubernur Irwandy Yusuf, dan Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar tidak memberi persetujuan. Tidak ada tanda tangan persetujuan dari Irwandy dan M Nazar.
"Kalau tidak ada berarti ada yang cacat," jelasnya.

Pembicaraan tidak berhenti di situ, Mardiyanto juga membahas dengan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta. Andi Mattalatta sendiri akan mendalami klausul pasal yang mengatur qanun tersebut.

"Prinsipnya qanun itu kalau diberlakukan harus melihat dalam tataran nasional. Bagaimana implikasinya kepada nasional karena Aceh adalah bagian dari negara kesatuan RI," paparnya.

Dia menjelaskan, hukum positif nasional menjadi pegangan bersama, termasuk NAD. Selain itu, ketentuan hukum yang berlaku pun jangan sampai merugikan Aceh di masa mendatang.

"Pemberlakuan yang berlebihan itu bisa merugikan. Investasi tidak mau masuk, orang mau ke Aceh jadi ngeri," sergahnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji materi qanun jinayat dan acara jinayat, yang memuat ketentuan hukuman rajam. MA akan melihat apakah ketentuan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi ataukah tidak.  (Persda Network/ade)



__._,_.___


media sumut



Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments: